Soal tudingan mahar politik Sandiaga Rp 500 M, Bawaslu akan kaji lebih dulu

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ingin buru-buru turun tangan menyelidiki tudingan kasus mahar politik yang dilakukan bakal cawapres Sandiaga Uno. Sandi dituduh memberikan Rp 500 miliar masing-masing untuk dua partai yakni PKS dan PAN. Diduga, uang itu digunakan untuk memuluskannya menjadi pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2019.

"Kami melakukan kajian dulu," ujar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar, dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Senin (13/8).

Berangkat dari hasil kajian yang dilakukan, Bawaslu nantinya akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. "Baru kemudian klarifikasi," ucap Fritz.

Sebelumnya Fritz menyatakan bahwa, jika dugaan itu terbukti, maka pencalonan Sandiaga dapat dibatalkan.

Partai politik yang menerima dana juga, kata dia, akan dikenakan sanksi untuk tak dapat lagi mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan berikutnya.

"Maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan dan juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya," ujar Fritz di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/8).

Fritz menjelaskan, aturan itu telah tertuang di dalam pasal 228, Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjutnya, kata dia, dalam pasal tersebut telah melarang paslon untuk memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Karenanya baik calon maupun parpol yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Terlebih, apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat terbukti seseorang itu menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.

"Itu yang kami dapatkan terkait yang apabila ketentuan di pasal 228," sebut dia.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com