Soal UN, Komisi X DPR sebut sejak dilantik Mendikbud bikin stres

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan untuk melakukan moratorium terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN). Keputusan ini rencananya mulai berlaku pada 2017 setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, proses penetapan kebijakan moratorium UN terkesan tiba-tiba dan tergesa-gesa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR RI. Dengan kebijakan ini, kata dia, para pemangku kepentingan dari 34 Provinsi dan 516 Kabupaten/Kota menanyakan langsung ke Komisi X DPR RI.

Salah satu pertimbangan moratorium UN yang disampaikan Mendikbud adalah agar orangtua tidak perlu stress tahunan karena adanya UN. Padahal, kata Riefky, bila disimak secara mendalam, pemangku kepentingan pendidikan mengalami stress bulanan karena adanya kebijakan Mendikbud.

"Sejak dilantik tanggal 27 Juli 2016, paling tidak, selama empat bulan ini ada lima kebijakan Mendikbud yang membuat stres bulanan yaitu full day school, sertifikasi guru akan diganti dengan program baru yang disebut dengan resonansi finansial, merevitalisasi komite sekolah dengan wajah baru dengan nama Badan Gotong Royong Sekolah, ingin merombak K13, dan yang terakhir moratorium UN. Jadi, bukan lagi stres tahunan tetapi stres bulanan," jelas Riefky dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (28/11).

Wasekjen Partai Demokrat ini mengatakan, Komisi X DPR RI akan mengundang Mendikbud pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 untuk meminta penjelasan secara langsung terkait dengan rencana moratorium UN. Komisi X DPR, kata dia, ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mulai dari apakah moratorium UN sudah didahului kajian dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis dan bagaimana hasil kajiannya.

Dia mempertanyakan, apakah proses pengambilan kebijakan moratorium UN sudah melibatkan para pemangku kepentingan. Kemudian, bagaimana rencana realokasi anggaran UN tahun 2017, bagaimana langkah mendatang terhadap evaluasi peserta didik dan satuan pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

"Komisi X DPR akan menyerap aspirasi pada saat masa reses bulan Desember 2016, baik secara kunker Komisi maupun kunker perorangan. Kebijakan moratorium UN ini merupakan isu penting karena melibatkan banyak pihak yaitu 34 Provinsi, 516 kabupaten/kota, melibatkan 7.662.145 peserta didik (belum peserta didik di bawah naungan Kemenag) dan alokasi anggaran yang sudah anggarkan mendekati Rp 500 miliar," terang Riefky.

Komisi X DPR juga meminta pemerintah untuk tidak menambah kegaduhan dengan tidak mengeluarkan kebijakan pendidikan yang menjadi gaduh pendidikan. Alangkah baiknya, lanjut dia, kebijakan pendidikan nasional yang akan diputuskan sudah melalui proses yang matang, dan diputuskan pada saat situasi dan kondisi yang sebagain besar pemangku kepentingan sudah memahaminya.