Soal Unicorn, Prabowo Dinilai Ingatkan Agar Kekayaan Tak Mengalir ke Luar Negeri

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan maksud pernyataan Prabowo Subianto terkait pendanaan usaha untuk start up usaha digital atau unicorn. Menurutnya, Prabowo hanya merasa khawatir unicorn akan menjadi sarana impor barang dari luar negeri.

"Coba kita lihat, kalau unicorn itu Pak Prabowo mewarning mengingatkan justru ini jadi tempat uang keluar negeri. Karena lebih banyak orang belanja online tapi barang, barang impor. Kalau yang belanja adalah dari lokal," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Fadli berujar akan lebih baik jika unicorn dijadikan sarana untuk melakukan ekspor. Sehingga bisa menghasilkan pemasukan untuk Indonesia.

"Kita ekspor itu hebat, ini yang harus dilakukan unicorn kita. Kita memasarkan produk-produk dalam negeri untuk kita ekspor. Jangan merek jadi platform untuk impor. Memasukkan barang-barang dari China atau negara-negara lain, itu namanya uang kita keluar," ungkapnya.

Tambahnya, saat ini Indonesia membutuhkan generasi milenial yang kreatif dan bisa membantu ekonomi Indonesia. Bukan malah menyalurkan uang keluar negeri.

"Artinya kita membutuhkan orang-orang yang ada di dalam negeri, anak-anak muda milenial yang kreatif dan uangnya untuk Indonesia. Indonesia kan pasar yang besar 265 juta, rakyat Indonesia adalah pasar yang besar. Jadi jangan Pak Prabowo mengatakan ini capital outflow uang keluar negeri," ucapnya.

Menambahkan Fadli, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menilai pendanaan usaha unicorn yang diungkapkan Prabowo merupakan bentuk peringatan.

Dia menilai Prabowo justru berpikir dua-tiga langkah ke depan terkait pentingnya kewaspadaan mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri.

"Sepintas pernyataan ini terkesan pesimis di tengah booming internet, padahal sebenarnya itu adalah kekhawatiran yang wajar," kata Zaenal A Budiyono seperti dikutip Antara.

Di era digitalisasi saat ini, menurutnya, hubungan antara aktivitas ekonomi kreatif dan pemilik sering tidak linear. Banyak studi yang menjelaskan bagaimana start up mainstream di suatu negara tidak serta-merta menyumbang keuntungan maksimal bagi negara tersebut.

Zaenal beranggapan apabila unicorn dalam negeri Indonesia dikuasai asing maka imbasnya adalah dalam strategi dan pengembangan pasar, tidak lagi menjadi hak mutlak pengembang, melainkan justru dikendalikan investor.

"Inilah paradoks hukum pasar yang masih eksis hingga hari ini. Namun sikap waspada terhadap raksasa ekonomi luar berbeda dengan xenophobia. Xenophobia sikap anti-asing yang lebih disebabkan sentimen anti perbedaan dan cenderung bersifat irasional," ujarnya.

Dia menganalisis tentang pertanyaan unicorn yang dilontarkan Jokowi dalam debat kedua, itu mengulang kembali pilihan diksi "unik" seperti unicorn untuk mengulangi di Pilpres 2014 dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Saat itu, menurut dia, Prabowo tidak tahu apa itu TPID, karena memang istilah ini tidak populer di media namun saat debat kedua, Prabowo memilih berhati-hati dengan pertanyaan Jokowi, yaitu balik bertanya apakah unicorn yang dimaksud adalah terkait online atau start up.

"Artinya dia tahu mengenai unicorn, namun tidak mau terjebak seperti 2014, sehingga mengkonfirmasi ke Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku khawatir perkembangan perusahaan rintisan unicorn yang kian masif akan mendorong semakin besar aliran dana ke luar negeri.

"Kalau ada unicorn hebat, saya khawatir cepat uang-uang kita lari ke luar negeri. Silakan ketawa kamu tapi ini masalah bangsa," ujar Prabowo dalam debat kedua capres, Minggu (17/2) malam.