Sobri Lubis: Orang-Orang Doyan Maksiat yang Minta FPI Dibubarkan

Merdeka.com - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menanggapi petisi masyarakat yang meminta pemerintah tak memperpanjang izin organisasi massanya. Menurutnya, hanya orang doyan maksiat yang ingin FPI bubar.

"Mungkin orang-orang yang doyan maksiat ya biasanya mereka yang minta supaya FPI dibubarkan. Nggak masalah," katanya di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Selasa (7/5).

Meski demikian, Sobri tetap akan mendengar pendapat masyarakat. Namun, dia menegaskan, pihaknya selalu menjaga kedamaian dan banyak masyarakat ingin FPI tetap eksis dalam negara.

"Justru yang jadi harapan masyarakat yang begitu besar agar FPI semakin kuat, tetap serius untuk mengawal dan mendampingi masyarakat daripada kerusakan-kerusakan yang sekarang kita lihat," tuturnya.

"Nah ini fakta bagaimana 212 itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang dijalani oleh FPI semuanya di jalur hukum, damai, aman, tentram dan dapat simpati warga masyarakat uang luar biasa," sambung Sobri.

Dia menambahkan, pihaknya sedang mempersiapkan izin perpanjangan ormasnya. Menurutnya,FPI selalu mengikuti prosedur aturan yang sudah ada di pemerintah.

"Jadi santai saja. Jadi FPI semuanya jalur, jalurnya prosedural. InsyaAllah ta'ala buat FPI normal-normal saja. Karena dari dulu kita diatas jalur hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah petisi dengan tajuk 'Stop Ijin FPI' muncul di laman charge.org, yang ditunjukkan untuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Petisi yang dibuat oleh Ira Bisyir, Senin 6 Mei 2019 kemarin itu, menyebut izin ormas Front Pembela Islam (FPI) itu akan segera berakhir. Bahkan, dituliskan alasan untuk menolak izinnya lagi, lantaran organisasi tersebut dipandang sebagai kelompok radikal.

Terkait hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo tak tahu bahwa izin FPI akan segera habis. "Belum tahu," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (7/5).

Dia juga menuturkan, belum ada pengajuan perpanjangan izin dari FPI yang masuk di kantornya.

"Belum ada pengajuan dari FPI," jelas Tjahjo.

Sementara itu, Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo, yang mengurusi ormas sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi. Sampai berita ini dibuat, total sudah 41.795 yang menandatangani petisi tersebut.