Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soekarwo diklaim, Politisi Demokrat sebut PDIP lakukan tindakan tak bermoral

Soekarwo diklaim, Politisi Demokrat sebut PDIP lakukan tindakan tak bermoral soekarwo di istana wapres. ©2018 Merdeka.com/intan umbari prihatin

Merdeka.com - Partai Demokrat menilai, klaim Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang akan menarik beberapa nama kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo, masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, sangat berbahaya.

Bahkan, Wakil Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Farkhan Efendi menegaskan, penyataan Hasto itu bisa membunuh demokrasi di Indonesia.

"Di samping itu juga bisa menumbuhkan budaya tidak saling menghargai partai," tegas Farkhan via sambungan telepon selulernya, Kamis (23/8).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Farkhan yang juga Ketum DPN Bintang Mercy Indonesia (BMI) ini, kalimat yang dilontarkan Hasto, itu bisa mengarah pada praktik machiavelis. Politik menghalalkan segala cara.

"Kalimat itu seolah: Kami bisa beli kader partai Anda. Ini jelas-jelas homo homini lupus. Orang seperti ini tidak boleh bicara demokrasi, apalagi di partai yang memakai kata demokrasi," tegasnya.

Farkhan menilai, PDI Perjuangan selaku partai politik mulai tumpul dan tidak menjalankan politik yang beretika. "Saya kira PDIP kehilangan ide besar cara memenangkan Jokowi. Sehingga melakukan tindakan tak bermoral dengan klaim yang dipaksakan," nilai mantan aktivis 98 ini dengan nada keras.

Itu sebabnya, akunya, sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Demokrat selalu menjaga jarak dengan tidak menempatkan kader Demokrat masuk dalam kabinet Jokowi-JK.

"Demokrat tidak pernah mengklaim kader partai lain, kami punya etika agar kualitas demokrasi tetap terjaga," tegasnya lagi.

Farkhan menyarankan, baiknya PDI Perjuangan fokus saja pada isu-isu yang melemahkan Jokowi, ketimbang main klaim. "Bisa dengan memulai isu utang luar negeri yang tinggi, harga sembako dan minimnya, atau isu subsidi yang mencekik rakyat," katanya.

"Itu jauh lebih baik daripada melakukan tindakan gelap mata, mengklaim ada kader partai yang berseberangan untuk jadi timsesnya Jokowi, seperti klaim terbaru adalah Gubernur Soekarwo dan Gubernur Papua," sambungnya.

Padahal, aktivis asal Kediri ini menyontohkan, klaim PDI Perjuangan soal Soekarwo, yang tak pernah harmonis sejak tiga kali Pilgub Jawa Timur digelar. "Pakde Karwo itu gubernur yang menjadi soko guru demokrasi dengan sikapnya yang terbuka dan menjaga etika, tapi ini tiba-tiba diklaim PDIP bakal ikut dukung Jokowi," sesalnya.

Kembali Farkhan menandaskan, bahwa seluruh kader Demokrat tawaduk dengan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Itu fatsun dan condite di Demokrat. Gubernur NTB saja memilih mundur karena sungkan berseberangan dengan Pak SBY, bahkan kemarin SBY dan Soekarwo bertemu, jadi mereka tetap satu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan nama-nama kepala daerah yang akan dilibatkan seperti Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Ya nanti masuk ke dalam pengarah teritorial itu," kata Hasto di Media Center TKN Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/8).

Hasto kembali melanjutkan, tugas dari dewan pengarah adalah memastikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan dukungan dari banyak pihak, seperti partai politik, kepala daerah dan rakyat. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pengawas teritorial kan ini, apapun visi misi presiden dan wapres dalam satu kesatuan pemimpin penjabarannya juga melibatkan kepala daerah," ujarnya.

"Kita ingin pertegas bahwa ke depan pemerintahan akan jauh lebih efektif, selain dukungan rakyat, dukungan partai Koalisi Indonesia Kerja sangat kuat di parlemen, juga dukungan kepala daerahnya," sambung dia.

Rencana melibatkan kepala daerah, kata Hasto, telah dikomunikasikan oleh tim khusus. "Ada tim khusus yang komunikasikan karena kita bekerja bersama. Maka setiap partai bertanggung jawab mengkomunikasikan seluruh kepala daerahnya yang tergabung di dalam Tim kampanye KIK ini," tandas dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Kembali Singgung Demokrasi Dikebiri Jokowi & Parcok: Mahalnya Kedaulatan Rakyat
PDIP Kembali Singgung Demokrasi Dikebiri Jokowi & Parcok: Mahalnya Kedaulatan Rakyat

Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bobby Nasution Mau Maju Pilgub, Sekjen PDIP Nilai Upaya Jokowi Perpanjang Kekuasaan
Bobby Nasution Mau Maju Pilgub, Sekjen PDIP Nilai Upaya Jokowi Perpanjang Kekuasaan

Dia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya

Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung
Pengamat Nilai Kritikan Pedas PDIP Mengarah ke Jokowi: Marahnya Tidak Tanggung-Tanggung

PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo

Baca Selengkapnya
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya
Isu Demokrat Dapat Jatah Kursi Menteri, PDIP Singgung Sikap Oposisi Selama Pemerintahan Jokowi
Isu Demokrat Dapat Jatah Kursi Menteri, PDIP Singgung Sikap Oposisi Selama Pemerintahan Jokowi

Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
PDIP Soroti Anies Dilaporkan Kubu Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres: Pengingkaran Demokrasi
PDIP Soroti Anies Dilaporkan Kubu Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres: Pengingkaran Demokrasi

Sekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.

Baca Selengkapnya
PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada
PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada

Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.

Baca Selengkapnya
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar
Hasto Minta Jokowi Janji Depan Rakyat Tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.

Baca Selengkapnya
Megawati Buka Suara Usai PDIP Kalah di 5 Pilkada Versi Quick Count: Ini Tidak Boleh Dibiarkan!
Megawati Buka Suara Usai PDIP Kalah di 5 Pilkada Versi Quick Count: Ini Tidak Boleh Dibiarkan!

Kelima daerah tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Didampingi Jenderal di Markas AU, PDIP Singgung Pelibatan TNI
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Didampingi Jenderal di Markas AU, PDIP Singgung Pelibatan TNI

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi Bakal Masuk Struktural Golkar, PDIP Sebut Rumor Selama ini Terbukti
Isu Jokowi Bakal Masuk Struktural Golkar, PDIP Sebut Rumor Selama ini Terbukti

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.

Baca Selengkapnya