Follow
Soerya-Ansar dituding main politik uang, disangkal buat honor saksi
Merdeka.com - Pasangan Soerya-Ansar dituding melakukan politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Namun, tim sukses mereka beralasan justru dia menjadi korban intimidasi aparat keamanan.
Kabarnya, tim sukses Soerya-Ansar dikabarkan melakukan politik uang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batam, Nuryanto, beralasan duit sebesar Rp 20 juta ditemukan di rumah bendahara PAC PDIP Bengkong, Alex, adalah honor transport serta uang makan para saksi. Fulus itu, kata dia, akan dibagikan kepada para saksi akan ditugaskan di TPS-TPS di Bengkong.
"Beliau (orang yang diamankan aparat keamanan) adalah bendahara PAC Bengkong. Dan beliau adalah penanggung jawab saksi untuk daerah Bengkong," kata Nuryanto, seperti dilansir dari Antara, Rabu (9/12).
-
Siapa yang melakukan intimidasi di PSU Kuala Lumpur? Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pelaku intimidasi di PSU Kuala Lumpur dapat dipidana. 'Bisa dibawa ke pidana, tetapi kita lihat tergantung dari otoritas setempat, dan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang ada karena Sentra Gakkumdu lagi fokus pada penanganan pelanggaran pidana yang ada di pengadilan,' kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Dimana intimidasi terjadi saat PSU Kuala Lumpur? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3) dengan dua metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
-
Kenapa Bawaslu kaji intimidasi di PSU Kuala Lumpur? Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji intimidasi yang terjadi saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.'Seluruh proses intimidasi saat ini sedang dalam kajiannya Bawaslu. Tentu untuk intimidasi kami tidak akan tinggal diam, ya, terutama yang berkenaan dengan jajaran pengawas pemilu tentu kami akan sikapi. Nah, saat ini sedang dalam diskusi kami,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3) malam.
-
Apa yang dilakukan Bawaslu terkait intimidasi PSU Kuala Lumpur? 'Seluruh proses intimidasi saat ini sedang dalam kajiannya Bawaslu. Tentu untuk intimidasi kami tidak akan tinggal diam, ya, terutama yang berkenaan dengan jajaran pengawas pemilu tentu kami akan sikapi. Nah, saat ini sedang dalam diskusi kami,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3) malam.
-
Bagaimana Paspampres menanggapi dugaan penganiayaan? Asintel Paspampres, Kolonel Kav Herman Taryaman membantah dugaan tersebut. Dia meyakini, tindakan pengamanan spanduk bukan dilakukan oleh anggotanya.
Menurut Nuryanto, Alex juga bertanggung jawab pada pembagian kelengkapan para saksi saat bertugas.
"Jadi bukan hanya uang. Ada baju saksi, topi, pulpen, kertas dan semua kebutuhan untuk saksi disimpan di rumah beliau," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPRD Batam itu.
Nuryanto justru mengecam cara-cara aparat Babinsa yang mendatangi dan menginterogasi Alex, selaku koordinator saksi tim SAH untuk wilayah Bengkong. Menurut dia, tindakan itu sebagai bentuk intimidasi kepada pasangan SAH. Apalagi menurut dia, yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan pengawasan Pemilu adalah Bawaslu.
"Ada tiga orang berseragam lengkap dan memakai senjata laras panjang. Ada empat orang lagi di luar berpakaian preman mendatangi rumahnya. Selanjutnya, aparat tersebut rencananya akan membawa Alex ke Kodim. Apa kewenangan mereka di situ?" tanya Nuryanto.
Nuryanto mengatakan, intimidasi tidak hanya dialami bendahara PAC PDIP Bengkong, relawan SAH lain juga mengalami hal serupa oleh petugas berseragam.
"Relawan kami, Edi Susilo, didatangi dan diintimidasi delapan orang berbaju tentara," lanjut Nuryanto.
Nuryanto menambahkan, intimidasi itu sudah mengganggu jalannya pilkada serentak.
"Khusus di Kota Batam, saya melihat masifnya peran oknum aparat. Ini preseden buruk demokrasi kita ke depan," tutup Nuryanto. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca Selengkapnya
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.
Baca Selengkapnya
Kejagung akan menjemput paksa dua orang diduga menjadi perantara aliran dana korupsi kasus BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan BPK.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan terhadap ASS dimulai sejak Kamis (26/12) malam sampai saat ini.
Baca Selengkapnya
Ditemukan fakta, adanya praktik suap-menyuap atau gratifikasi di dalam menyusun putusan tersebut
Baca Selengkapnya
Tim dari Kejagung juga membawa seorang wanita dan satu kotak peti plastik yang diduga merupakan sejumlah barang bukti.
Baca Selengkapnya
Sekretaris PKS Sulawesi Selatan Rustang Ukkas membantah nama itu sebagai kadernya. Meski mengakui yang bersangkutan pernah mendaftar sebagai kader.
Baca Selengkapnya
Menurut Sahroni, tiga hakim tersebut telah menjatuhkan vonis yang tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa batal memeriksa sosok ASS
Baca Selengkapnya
Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum menegaskan korban tidak memiliki motivasi lain seperti yang disebut jenderal bintang dua itu.
Baca Selengkapnya
Ketiganya terancam dipecat tidak hormat apabila nantinya divonis bersalah lewat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca Selengkapnya