Follow
Sohibul Iman soal eks napi korupsi daftar caleg PKS: Kami Kecolongan, akan diganti
Merdeka.com - Bawaslu menemukan sejumlah bakal calon legislatif dari partai politik eks napi kasus korupsi. Salah satunya caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Presiden PKS, Sohibul Iman, menegaskan segera mengganti nama-nama bakal calon legislatif yang terindikasi mantan narapidana kasus korupsi.
"Segera diganti. Sedang dicari penggantinya," kata dia usa menghadiri Ijtimak Ulama di Menara Peninsula, Jakbar, Jumat (27/7/2018).
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
Sohibul berdalih tak sengaja memasukkan nama-nama bakal caleg eks napi korupsi. Dia menduga hak ini terjadi karena kader-kader di level daerah kurang memahami PKPU.
"Jadi itu kecolongan kami. Jadi kami sudah memberikan instruksi bahwa PKS tidak akan mencalonkan mantan napi koruptor. Itu sudah kita sosialisasikan. Ya mungkin di bawah kadang-kadang dia kan menafsirkan mungkin kasusnya ada yang cuma dua bulan, mungkin nggak apa-apa," ujar dia.
Tetapi, lanjut Sohibul, masyarakat tak usah khawatir lantaran dirinya sudah menemukan beberapa nama bakal caleg penganti. Sejauh ini ada dua nama.
"Kami tegas tidak akan calonkan eks napi korupsi. Tadi malem saya udah denger dua udah dapet pengganti. Jadi tinggal nanti sisanya," ungkap dia.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, berkas 199 bakal calon legislatif (bacaleg) yang terdeteksi sebagai mantan narapidana korupsi telah dikembalikan ke partai politik yang bersangkutan untuk dilakukan penggantian.
Bacaleg tersebut ditemukan dalam pendaftaran DPR provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota untuk pemilu legislatif 2019.
"Kalau tidak salah kami kecolongan ada lima yang itu (bacaleg eks napi korupsi)," jelas dia.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pengamat nilai PKS sengaja memunculkan nama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta
Baca Selengkapnya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya
KPU akan memproses dokumen pada 12-15 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Hal ini ditanyakan oleh Najwa Shihab dalam acara Bacapres Bicara Gagasan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya
Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan ada 15 caleg eks napi korupsi
Baca Selengkapnya
Peringatan Firli ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 87/PUU-XX/2022.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Langkah PKS langsung memasangkan Anies dengan Sohibul dinilai akan menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung mendukung Anies.
Baca Selengkapnya
Tidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca Selengkapnya
PKS memiliki 18 kursi di DPRD DKI, sehingga masih membutuhkan empat kursi untuk mengusung di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya