SOKSI tolak rapat Golkar rekomendasikan Plt pengganti Setnov
Merdeka.com - Plt Ketua Harian Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang juga salah satu ketua DPP Partai Golkar Ali Wongso membantah rapat harian tanggal 25 september 2017 bertujuan membentuk Plt ketua umum baru untuk menonaktifkan Setya Novanto. Dalam rapat itu hanya dibahas rekomendasi dan mengkaji penguatan elektabilitas partai Golkar.
"Jadi rapat harian itu tidak membuat keputusan tentang rekomendasi, tapi rapat harian menyetujui rekomendasi disampaikan ke ketua, tapi bukan keputusan rapat harian," kata Ali dalam Konferensi Pers Munas SOKSI 2017 di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/7).
"Biar jelas, itu bukan keputusan rapat, apalagi disebut pleno, bukan. Tapi itu dari sekelompok orang yang disebut tim elektabilitas dan masih mentah," imbuhnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Ali menegaskan, terkait status tersangka Setnov, pihaknya menghargai asas praduga tak bersalah dan mengevaluasi langkah-langkah partai Golkar ke depan. Namun bukan berarti mengikuti Plt pergantian ketua umum.
"Masalah ketum, ya kita asas praduga tak bersalah tadi ya tetap konsisten dengan konstitusi UU, dan AD/ART. Dan kita akan terus mengevaluasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk elektabilitas, tapi bukan berarti dengan rekomendasi Plt itu," paparnya
Menurutnya, Golkar perlu program aksi yang bisa menggerakkan konsolidasi, organisasi kader, dan keanggotaan di basis daerah, di tingkat kelurahan, desa atau kecamatan.
"Dengan begitu, kita harapkan aktualisasi peran seluruh kader Golkar di lembaga legislatif pusat hingga daerah dan eksekutif kuat dalam rangka percepatan pembangunan nasional," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPolitikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca SelengkapnyaBamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir menyebut Munas Golkar mendatang berpeluang mengubah AD/ART kepartaian.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca SelengkapnyaPeristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaDia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya