Sosok bekas bos judi lengkapi wajah buruk Watimpres Jokowi
Merdeka.com - Tak berbeda dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ada posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Senin (19/1) lalu, Presiden Jokowi melantik sembilan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta.
Sembilan anggota Wantimpres itu yakni; Abdul Malik Fajar (Muhammadiyah), Ahmad Hasyim Muzadi (NU), Jan Darmadi (NasDem), M Yusuf Kartanegara (PKPI), Rusdi Kirana (PKB), Sidharto Danusubroto (PDIP), Sria Diningsih, Subagyo Hadi Siswoyo (Hanura) dan Suharso Monoarfa (PPP).
Aroma politis bagi-bagi posisi pun kental terasa. Sebab, enam dari sembilan anggota Wantimpres berasal dari parpol koalisi pendukung Jokowi saat pilpres lalu. Pengamat Politik LIPI Firman Noor menilai penunjukan orang-orang tersebut membuktikan Jokowi tak bisa merealisasikan janji kampanyenya dulu. Menurutnya, hal ini menunjukkan Jokowi tidak konsisten karena dulu berjanji tidak mau bagi-bagi kursi.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kapan Trenggono menjabat sebagai Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin? Pada Pemilihan Presiden 2019, Trenggono menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
"Pada akhirnya memang siapapun itu butuh sekelompok orang yang secara chemistry cocok agar bisa langsung bekerja, dari sisi itu bisa dipahami, cuma di sisi lain menimbulkan kritik bahwa Jokowi jilat ludahnya sendiri karena mungkin terlalu bersemangat akhirnya dia butuh dukungan politik dari partai yang ada," terang Firman, Senin.
Polemik pun semakin mencuat. Kali ini sosok Jan Darmadi atau yang dikenal dengan panggilan Apiang yang menjadi sorotan.
Adalah Sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, yang mengritik keras dipilihnya ketua Majelis Tinggi Partai NasDem itu sebagai anggota Wantimpres. Thamrin prihatin mengapa Jokowi memilih bos judi sebagai anggota Wantimpres.
"Keprihatinan Sore: Atagfirullah, Bos Judi, Jan Darmadi alias Apiang dilantik hari ini jadi Anggota Wantimpres! Pemberi pertimbangan judi?" tulis Thamrin Amal Tomagola melalui akun Twitter-nya, Senin.
"Oh Jokowi, Kalla, Mega dan Palloh, bencana apa lagi yg ingin kalian timpakan atas bangsa ini ? Bos judi PENASEHAT PRESIDEN ?" tulisnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTom Lembong mengaku pernah dimarahi Presiden Jokowi terkait kinerja investasi Indonesia saat menjabat Kepala BKPM.
Baca SelengkapnyaThomas pernah menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia sejak Juli 2016 hingga Oktober 2019
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaHashim Djojohadikusumo muak dengan kritik isu dinasti politik kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMenurut Budiman, pernyataan Tom Lembong tersebut sebuah pelanggaran etika profesional sebagai seorang mantan menteri.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai soal kritik BEM UGM. Jokowi pun enggan berbicara banyak.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca Selengkapnya