Sosok ideal Ketua DPR, kader Golkar yang tak terlibat upaya pelemahan KPK
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum memutuskan siapa kader yang ditunjuk untuk mengisi posisi Ketua DPR Setya Novanto. Posisi Ketua DPR saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon.
Adi Prayitno, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai bahwa calon Ketua DPR yang baru harus memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh partai beringin.
"Pertama, kriteria Ketua DPR baru harus bersih, berintegritas, dan tak pernah punya rekam jejak kasus korupsi. Sekecil apapun kasus korupsinya." kata Adi saat dihubungi, Selasa (9/1).
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Kenapa anggota KPPS harus memiliki integritas? Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.
Menurut Adi, Ketua DPR baru harus bersih dari anasir-anasir korupsi. Bukan hanya tak memiliki masalah kasus korupsi, sekecil apapun itu, tapi juga soal tindakan dan sikap politiknya yang harus sesuai dengan napas pemberantasan korupsi. Ketua DPR yang baru juga diminta tak boleh pernah terlibat tindakan yang memperlemah pemberantasan korupsi.
"Kedua, karena Ketua DPR adalah jatah Golkar, maka ketua DPR harus di luar Pansus Angket KPK. Karena pansus KPK jelas merupakan langkah menghambat pemberantasan korupsi," tegas Adi.
Selain sosok yang bersih dan berintegritas, calon ketua DPR juga harus orang yang bisa bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas politik.
"ketiga, faktor politik. Ketua DPR baru harus seirama dengan pemerintah saat ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik ini." ujarnya.
Dari tiga kriteria tersebut dan berdasarkan nama-nama yang berkembang di bursa pencalonan ketua DPR, Adi menilai nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak memiliki catatan dan jejak rekam yang baik untuk kriteria ideal ketua DPR. Sebab, Ketua Komisi III DPR itu salah satu anggota Pansus angket KPK.
"Bamsoet kan pengusung angket KPK, saya kira publik melihatnya cacat di situ. Di Golkar kan banyak stok yang bersih dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah." tegasnya.
Sebagaimana diketahui, beberapa nama calon ketua DPR yang beredar belakangan adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsudin, Sekretaris fraksi Golkar Agus Gumiwang, dan Zainudin Amali yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca SelengkapnyaMenurut Demokrat, AHY tidak memiliki beban masa lalu sehingga sangat cocok jadi cawapres Anies.
Baca SelengkapnyaMenurut PKS, Ahmad Heryawan dan Agus Harimurti Yudhoyono masuk kriteria cawapres bebas dari masalah hukum.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaTKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca SelengkapnyaPKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya