Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sosok ideal Ketua DPR, kader Golkar yang tak terlibat upaya pelemahan KPK

Sosok ideal Ketua DPR, kader Golkar yang tak terlibat upaya pelemahan KPK Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum memutuskan siapa kader yang ditunjuk untuk mengisi posisi Ketua DPR Setya Novanto. Posisi Ketua DPR saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon.

Adi Prayitno, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai bahwa calon Ketua DPR yang baru harus memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh partai beringin.

"Pertama, kriteria Ketua DPR baru harus bersih, berintegritas, dan tak pernah punya rekam jejak kasus korupsi. Sekecil apapun kasus korupsinya." kata Adi saat dihubungi, Selasa (9/1).

Menurut Adi, Ketua DPR baru harus bersih dari anasir-anasir korupsi. Bukan hanya tak memiliki masalah kasus korupsi, sekecil apapun itu, tapi juga soal tindakan dan sikap politiknya yang harus sesuai dengan napas pemberantasan korupsi. Ketua DPR yang baru juga diminta tak boleh pernah terlibat tindakan yang memperlemah pemberantasan korupsi.

"Kedua, karena Ketua DPR adalah jatah Golkar, maka ketua DPR harus di luar Pansus Angket KPK. Karena pansus KPK jelas merupakan langkah menghambat pemberantasan korupsi," tegas Adi.

Selain sosok yang bersih dan berintegritas, calon ketua DPR juga harus orang yang bisa bersinergi dengan pemerintah demi menjaga stabilitas politik.

"ketiga, faktor politik. Ketua DPR baru harus seirama dengan pemerintah saat ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik ini." ujarnya.

Dari tiga kriteria tersebut dan berdasarkan nama-nama yang berkembang di bursa pencalonan ketua DPR, Adi menilai nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak memiliki catatan dan jejak rekam yang baik untuk kriteria ideal ketua DPR. Sebab, Ketua Komisi III DPR itu salah satu anggota Pansus angket KPK.

"Bamsoet kan pengusung angket KPK, saya kira publik melihatnya cacat di situ. Di Golkar kan banyak stok yang bersih dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah." tegasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa nama calon ketua DPR yang beredar belakangan adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsudin, Sekretaris fraksi Golkar Agus Gumiwang, dan Zainudin Amali yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alexander Marwata soal Capim KPK Selanjutnya: Jika dari Kepolisian, Diharapkan Purnawirawan
Alexander Marwata soal Capim KPK Selanjutnya: Jika dari Kepolisian, Diharapkan Purnawirawan

Alasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar

Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.

Baca Selengkapnya
Masuk Bursa Calon Pimpinan KPK, Begini Reaksi Irjen Karyoto
Masuk Bursa Calon Pimpinan KPK, Begini Reaksi Irjen Karyoto

Dia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.

Baca Selengkapnya
Demokrat: AHY Sangat Memenuhi ‘Kriteria 0’ Cawapres Anies Baswedan
Demokrat: AHY Sangat Memenuhi ‘Kriteria 0’ Cawapres Anies Baswedan

Menurut Demokrat, AHY tidak memiliki beban masa lalu sehingga sangat cocok jadi cawapres Anies.

Baca Selengkapnya
PKS Sebut AHY dan Aher Masuk Kriteria Cawapres Anies Bebas Kasus Hukum
PKS Sebut AHY dan Aher Masuk Kriteria Cawapres Anies Bebas Kasus Hukum

Menurut PKS, Ahmad Heryawan dan Agus Harimurti Yudhoyono masuk kriteria cawapres bebas dari masalah hukum.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK
TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK

TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.

Baca Selengkapnya
PKB Yakin Internal Baik-Baik Saja Jelang Muktamar, Tak Ada Gejolak seperti Golkar
PKB Yakin Internal Baik-Baik Saja Jelang Muktamar, Tak Ada Gejolak seperti Golkar

PKB menghargai dinamika yang terjadi di Golkar dan memandangnya sebagai urusan internal partai.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya