Sosok Ketum Golkar & Ketua DPR diharapkan bukan orang dekat Setya Novanto
Merdeka.com - Pengamat politik Charta Politica, Yunarto Wijaya memandang calon pengganti Setya Novanto, baik di DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar haruslah figur yang benar-benar berbeda dari tersangka dalam dugaan kasus korupsi e-KTP tersebut. Kriteria pertama, dia tidak memiliki latar belakang kasus hukum korupsi. Kedua, bukan kepanjangan tangan atau orang dekat Novanto sendiri.
Pria yang akrab disapa Toto ini enggan berspekulasi siapa nama yang cocok menggantikan. Ia serahkan hal tersebut ke internal partai berlambang pohon beringin itu asalkan sesuai dengan dua kriteria tersebut.
"Silakan kemudian mereka melakukan kompromi di panggung belakang tapi kriteria antikorupsi, bukan perpanjangan dari ketua umum lama membangun dan mempunyai niat membangun citra baru dari DPR dan Golkar yang menurut saya sudah buruk," ujar dia ketika diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
Kriteria tersebut, menurut dia, diperlukan sebab pergantian ketua umum Golkar maupun ketua DPR memiliki konsekuensi terhadap publik. Korupsi telah menjadi sorotan utama publik. Perbaikan citra dengan lepasnya jeratan kasus korupsi dinilai perlu dalam pergantian Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.
Hal itu sendiri menyangkut masalah elektoral partai Golkar. Partai berlambang beringin itu bermodalkan infrastruktur dalam menggaet pilihan. Menurut Yunarto, infrastruktur itu datang dari bagaimana partai golkar memiliki kader yang luas dan kokoh dari segi tingkat daerah maupun tingkat pusat. Keterpilihan mereka berdasarkan pemilih tetap yang sudah terbentuk.
Namun hal itu tidak lagi berlaku lantaran tidak ada tokoh yang bisa menarik suara Golkar. Buktinya dengan kasus Novanto, elektabilitas Golkar cenderung menurun. Penggantian menjadi figur yang lepas dari bayang-bayang Novanto perlu untuk perbaikan citra partai.
Serta persepsi publik terhadap DPR. Tugas utama ketua DPR baru adalah bagaimana dia bisa mengubah citra DPR dalam dua tahun belakangan. Karena itu perlu sosok segar yang menggantikan Novanto yang kini menjadi tahanan KPK.
"Bagaimana sosok segar adalah sosok yang tidak dianggap mewakili salah satu fraksi, tidak punya kontroversi secara hukum, sosok yang tidak punya kontroversi di mata teman-teman NGO, media, publik. Ketika dimulai dari situ menurut saya kita sudah memiliki harapan," ujarnya.
Hal sama juga diamini aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz. Hasil penelusuran ICW dalam 18 bulan terakhir, ada 16 kader Golkar tersangkut korupsi. 3 dari DPR, 5 DPRD, 7 Kepala Daerah dan 1 kader organisasi sayap Golkar. Sebab itu, Golkar dalam merekomendasikan nama perlu yang benar-benar lepas dari kasus korupsi.
"Golkar harus selektif mencalonkan ketua DPR menggantikan Setya Novanto," kata Donal.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaKejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaKabinet hanya diisi oleh sejumlah orang saja, sehingga perlu sosok-sosok yang berkualitas.
Baca SelengkapnyaSaat disinggung mengenai kedekatan Presiden RI Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hasto mengatakan merupakan hal yang biasa.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca SelengkapnyaAlasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca SelengkapnyaUji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu
Baca SelengkapnyaBoyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.
Baca SelengkapnyaDPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPaloh, pernyataan tersebut justru untuk memberikan semangat anti-korupsi kepada seluruh kader Partai Nasdem.
Baca Selengkapnya