Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sosok Ketum Golkar & Ketua DPR diharapkan bukan orang dekat Setya Novanto

Sosok Ketum Golkar & Ketua DPR diharapkan bukan orang dekat Setya Novanto Diskusi di ICW bahas Setya Novanto. ©2017 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Pengamat politik Charta Politica, Yunarto Wijaya memandang calon pengganti Setya Novanto, baik di DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar haruslah figur yang benar-benar berbeda dari tersangka dalam dugaan kasus korupsi e-KTP tersebut. Kriteria pertama, dia tidak memiliki latar belakang kasus hukum korupsi. Kedua, bukan kepanjangan tangan atau orang dekat Novanto sendiri.

Pria yang akrab disapa Toto ini enggan berspekulasi siapa nama yang cocok menggantikan. Ia serahkan hal tersebut ke internal partai berlambang pohon beringin itu asalkan sesuai dengan dua kriteria tersebut.

"Silakan kemudian mereka melakukan kompromi di panggung belakang tapi kriteria antikorupsi, bukan perpanjangan dari ketua umum lama membangun dan mempunyai niat membangun citra baru dari DPR dan Golkar yang menurut saya sudah buruk," ujar dia ketika diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Kriteria tersebut, menurut dia, diperlukan sebab pergantian ketua umum Golkar maupun ketua DPR memiliki konsekuensi terhadap publik. Korupsi telah menjadi sorotan utama publik. Perbaikan citra dengan lepasnya jeratan kasus korupsi dinilai perlu dalam pergantian Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.

Hal itu sendiri menyangkut masalah elektoral partai Golkar. Partai berlambang beringin itu bermodalkan infrastruktur dalam menggaet pilihan. Menurut Yunarto, infrastruktur itu datang dari bagaimana partai golkar memiliki kader yang luas dan kokoh dari segi tingkat daerah maupun tingkat pusat. Keterpilihan mereka berdasarkan pemilih tetap yang sudah terbentuk.

Namun hal itu tidak lagi berlaku lantaran tidak ada tokoh yang bisa menarik suara Golkar. Buktinya dengan kasus Novanto, elektabilitas Golkar cenderung menurun. Penggantian menjadi figur yang lepas dari bayang-bayang Novanto perlu untuk perbaikan citra partai.

Serta persepsi publik terhadap DPR. Tugas utama ketua DPR baru adalah bagaimana dia bisa mengubah citra DPR dalam dua tahun belakangan. Karena itu perlu sosok segar yang menggantikan Novanto yang kini menjadi tahanan KPK.

"Bagaimana sosok segar adalah sosok yang tidak dianggap mewakili salah satu fraksi, tidak punya kontroversi secara hukum, sosok yang tidak punya kontroversi di mata teman-teman NGO, media, publik. Ketika dimulai dari situ menurut saya kita sudah memiliki harapan," ujarnya.

Hal sama juga diamini aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz. Hasil penelusuran ICW dalam 18 bulan terakhir, ada 16 kader Golkar tersangkut korupsi. 3 dari DPR, 5 DPRD, 7 Kepala Daerah dan 1 kader organisasi sayap Golkar. Sebab itu, Golkar dalam merekomendasikan nama perlu yang benar-benar lepas dari kasus korupsi.

"Golkar harus selektif mencalonkan ketua DPR menggantikan Setya Novanto," kata Donal.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi

Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingin Anies Jadi Kader Kalau Mau Diusung: Keledai Saja Tidak Mau Jatuh ke Lubang yang Sama
PDIP Ingin Anies Jadi Kader Kalau Mau Diusung: Keledai Saja Tidak Mau Jatuh ke Lubang yang Sama

Selama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Sepakat dengan Luhut, Demokrat: Orang Toxic Malah Meracuni
Sepakat dengan Luhut, Demokrat: Orang Toxic Malah Meracuni

Kabinet hanya diisi oleh sejumlah orang saja, sehingga perlu sosok-sosok yang berkualitas.

Baca Selengkapnya
Harapan PDIP: Presiden 2024 Bukan yang Dicap Penculik dan Nempel Terus Kaya Prangko
Harapan PDIP: Presiden 2024 Bukan yang Dicap Penculik dan Nempel Terus Kaya Prangko

Saat disinggung mengenai kedekatan Presiden RI Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hasto mengatakan merupakan hal yang biasa.

Baca Selengkapnya
Masuk Bursa Calon Pimpinan KPK, Begini Reaksi Irjen Karyoto
Masuk Bursa Calon Pimpinan KPK, Begini Reaksi Irjen Karyoto

Dia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.

Baca Selengkapnya
Alexander Marwata soal Capim KPK Selanjutnya: Jika dari Kepolisian, Diharapkan Purnawirawan
Alexander Marwata soal Capim KPK Selanjutnya: Jika dari Kepolisian, Diharapkan Purnawirawan

Alasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu

Baca Selengkapnya
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan

Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar

DPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Murka Besar Surya Paloh, Klarifikasi Kader Korupsi & NasDem Bubar
VIDEO: Murka Besar Surya Paloh, Klarifikasi Kader Korupsi & NasDem Bubar

Paloh, pernyataan tersebut justru untuk memberikan semangat anti-korupsi kepada seluruh kader Partai Nasdem.

Baca Selengkapnya