Spekulasi di balik strategi Golkar merapat ke Jokowi-JK

Merdeka.com - Awal 2016, angin segar berhembus ke pemerintahan Jokowi-JK. Datangnya dari Partai Golkar. Senin 94/1), Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut.

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.

"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, beberapa waktu lalu.

Pemerintah menyambut baik langkah Golkar. Meski demikian, Pramono mengaku belum mendengar rekomendasi itu secara langsung. Dia menegaskan, pemerintah tidak ingin terlibat jauh dalam konflik internal Partai Golkar.

"Alhamdulillah wa syukurillah. Ya semuanya mau dukung ya Alhamdulillah wa syukurillah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Belum ada, enggak pernah dengar, baru dengar, dan juga yang jelas pemerintah tidak mau ditarik-tarik dalam persoalan perbedaan konflik di internal partai. Siapapun itu, termasuk partai saya, karena pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam wilayah itu," jelas Pramono.

Sebenarnya dukungan partai Golkar ke pemerintah Jokowi-JK sudah disampaikan beberapa kali. Saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar akhir tahun lalu, Partai Golkar mulai melirik untuk merapat ke pemerintah yang berkuasa saat ini. Ketika perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-51 akhir tahun lalu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali menyinggung soal dukungan partainya untuk pemerintah.

"Kami mendukung instruksi Jokowi ke kabinet, prinsip kerja sama dan kekompakan. Partai Golkar akan menjadi mitra loyal, kerja sama dengan kawan-kawan KMP adalah koalisi di jalan kebaikan bukan untuk menjegal atau menghambat langkah pemerintah," ujar Ical.

Dia memberikan perumpamaan untuk menggambarkan posisi partai Golkar dengan pemerintah Jokowi-JK. "Posisi Partai Golkar adalah posisi seorang sahabat yang berada di seberang jalan. Sahabat baik Partai Golkar dan KMP mengulurkan tangan besarkan pada hari pada sulit," ucapnya.

Beragam spekulasi muncul dari langkah dan strategi Partai Golkar kubu Ical merapat ke pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang mencibir, ada yang menyambut baik, ada yang tak peduli. Merdeka.com merangkumnya, berikut paparannya.

Membahayakan program pemerintah

Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus waspada. Hal tersebut karena Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan merapat pada pemerintah berdasarkan hasil koordinasi loyalis Ical di Bali.

"Roda pemerintahan bisa tidak berjalan, ini bisa mengacaukan program pembangunan," kata Lawrence saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/1).

Dia berharap segera pemerintah mengambil tindakan. Sebab menurutnya perdamaian di kedua kubu partai berlambang Beringin itu belum tampak sama sekali. 

"Ini sudah meresahkan dan akan mengganggu pemerintahan. Jadi hati-hati pemerintahan Jokowi, saya sarankan Jokowi harus waspada. Harus melihat ini sebagai suatu titik yang bisa membuat roda pemerintahan terganggu dan berakibat fatal. Kalau Pak Jokowi tak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, saya khawatir Pak Jokowi bisa gagal," pungkasnya. 

Dukungan parlemen dibutuhkan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik keputusan Golkar Kubu Ical tersebut. Sebab, apabila benar, maka hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan parlemen semakin membaik.

"Golkar menyampaikan dukungan ke pemerintah adalah sebagai cermin kebebasan politik Golkar. Tidak ada intervensi di situ. Pada proses dialog di situ kami ingin membangun kekuatan gotong royong bersatu mengejar ketinggalan dengan bangsa lain, iya. Kami lakukan pendekatan-pendekatan politik, iya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (7/1).

"Kami dedikasikan agar berbagai perbedaan diatasi. Sehingga pemerintah dapat melakukan tugas kerakyatannya. Dukungan parlemen dibutuhkan," tambahnya.

Incar posisi menteri

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ingin berspekulasi perihal timbal baik dukungan dari Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk soal posisi menteri mengingat dukungan Golkar menguat di saat isu reshuffle semakin santer.

"Reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak presiden. Kami meyakini, ketika reshuffle dilakukan tentu saja melalui pertimbangan matang, aspek evaluasi kinerja menteri, aspek peningkatan efektivitas kinerja pemerintahan, kalkulasi untuk dapat dukungan dari DPR karena itu realitas politik yang ada," ucapnya.

Hak setiap partai politik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan hak setiap partai politik bebas menyatakan sikap untuk mendukung maupun menjadi oposisi dalam pemerintahan.

"Kalau semua mendukung pemerintah nanti apa yang salah-salah semuanya jadi benar. Tapi sejauh ini dalam komunikasi politik kita ke KMP tetap dibutuhkan sebagai kekuatan untuk pengawasan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/1).

Fadli Zon menegaskan tidak masalah jika hanya partainya saja menjadi oposisi. Sebab, sesuai perintah Prabowo Subianto.

"Tidak ada masalah, dari dulu Gerinda punya sikap walaupun sendirian tidak masalah. Pak Prabowo (Subianto) yang bilang walaupun kita sendirian kita tak masalah," kata Fadli. (mdk/noe)