Status tersangka Setnov disebut jadi bursa taruhan anggota DPR, nilainya miliaran
Merdeka.com - Ketua umum Golkar Setya Novanto (Setnov) diyakini akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Bahkan, dikabarkan praperadilan Setya Novanto ini jadi ajang taruhan antar sesama anggota DPR.
Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia yang mengungkapkan hal tersebut. Sayang dia tak mau menyebutkan darimana informasi ini diperoleh.
"Kami dapat informasi ada anggota DPR yang berani mengajak taruhan anggota DPR yang lain dan besar jumlahnya, miliar, bahwa Pak Setya Novanto ini akan lolos melalui praperadilan," ujar Doli di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat, Senin (21/8).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam kasus gratifikasi Rp8 miliar? Sekadar informasi, Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi sebesar Rp8 miliar.
-
Kenapa DPR diminta buka nama anggota yang main judi? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
Dalam keterangannya, Doli enggan membeberkan informasi ini. Tetapi, ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut.
"Saya nggak nyebutin nama, makanya informasi itu ada yang menyampaikan ke kami lah. (Siap bertanggung jawab?) Oh iya. Sekali lagi ini dalam rangka sama-sama mengawal kasus e-KTP ini," tegasnya.
"(Itu taruhan sama-sama anggota DPR?) Katanya begitu, katanya bermiliar-miliar," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, pernyataan itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga, dengan adanya isu tersebut ia mengajak agar masyarakat sama-sama mengawal kasus e-KTP.
"Justru kami menjawab spekulasi masyarakat. Nantilah, ada saatnya kapan kami akan sampaikan (taruhan)," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa lebih dari 1.000 anggota legislatif dari pusat maupun daerah terjerat judi online.
Baca SelengkapnyaPernyataan PPATK yang menyebut ada seribu anggota legislatif bermain judi online menjadi meluas membuat salah paham di antara DPR hingga MPR.
Baca SelengkapnyaMKD mengklaim, hanya dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga terlibat atau bermain judi online.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil eks Anggota DPR RI MSH untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi E-KTP.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Martin Tumbeleka meminta polisi mengusut para figur publik, termasuk artis, yang diduga terlibat dalam promosi judi online.
Baca SelengkapnyaNamun, belum diungkap mengenai identitas dua anggota yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaTerdiri dari anggota DPR RI, DPRD dan Sekretariat Kesekjenan
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca Selengkapnya