Strategi Jokowi perkuat barisan pensiunan Jenderal hadapi 2019

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik Jenderal (purn) Moeldoko masuk ke dalam lingkaran istana. Mantan Panglima TNI itu dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki yang didaulat menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Moeldoko dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).

Selain Moeldoko, Jokowi juga memilih purnawirawan Jenderal bintang empat masuk ke dalam lingkungan istana. Dia adalah Jenderal (purn) Agum Gumelar yang dilantik menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan KH Hasyim Muzadi yang meninggal dunia.

Ditariknya dua orang pensiunan militer ke lingkungan istana disinyalir sebagai strategi Jokowi menghadapi Pilpres 2019. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menilai ditariknya dua jenderal sebagai langkah Jokowi dalam merubah 'image' pemimpin yang tak terlalu dekat dengan tentara.

"Lebih ke psikologis ingin memberikan kesan politik, memberi tekanan ke luar bahwa dia (Jokowi) punya dukungan di militer. Kemudian (bertujuan) mengubah persepsi kelompok fundamental bahwa ini rezim enggak dekat dengan tentara," kata Muradi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/1).

Pada Pilpres 2019, kemungkinan Jokowi akan bersaing kembali dengan calon presiden dari kalangan militer. Nama Letjen (purn) Prabowo Subianto masih terus dianggap sebagai lawan terdekat Jokowi. Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra sangat lekat dengan kultur militer.

Apalagi, ada nama mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Djoko Santoso yang menjabat sebagai anggota Dewan Pembina. Salah satu anggota Dewan Pembina Partai Gerindra juga diisi kalangan militer. Dia adalah Yunus Yosfiah pensiunan Jenderal bintang tiga.

Tak hanya itu, Gerindra punya organisasi sayap khusus untuk para purnawirawan TNI, yaitu Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) yang semakin membuat partai berlambang garuda ini semakin kental dengan kultur militer.

Sementara, apabila Prabowo tak maju, bisa saja Jokowi akan bertarung dengan sosok dari kalangan militer kembali. Misalnya saja, nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang disebut punya peluang pula maju Pilpres. Maka, Jokowi paham betul, basis kekuatan militer ini harus dibidik karena dirinya merupakan sosok dari kalangan sipil.

Muradi menilai Jokowi tepat dalam memilih Moeldoko dan Agum Gumelar menjadi 'orang dalam' istana. Keduanya selama ini memiliki citra yang baik dan tak pernah tersandung masalah berarti yang membuat keduanya tak disukai publik. "Mereka punya rekam jejak yang baik," kata Muradi.

Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang tentu mempunyai kekuatan. Agum Gumelar juga tak kalah 'canggih'. Agum menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) sejak 2007. Dia punya massa dari kalangan militer karena menjadi pemimpin dari para pensiunan TNI bahkan Polri.

Ditemui usai melantik Moeldoko dan Agum Gumelar, Jokowi enggan membeberkan alasan menunjuk dua pensiunan jenderal bintang empat tersebut. Dia hanya mengatakan menunjuk keduanya atas pertimbangan yang sangat matang.

"Apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang," kata Jokowi.

Saat ditanya, terkait banyaknya purnawirawan di dekatnya, Jokowi mengatakan "Malah bagus kan."

Sebelum Moeldoko dan Agum Gumelar, sederet purnawirawan telah terlebih dahulu ada di jajaran pemerintahan. Mereka adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Anggota Wantimpres Subagyo Hadi Siswoyo dan Yusuf Kartanegara.

Ada pula Try Sutrisno yang saat ini menempati posisi anggota dewan pengarah Unit Kerja Pancasila. Ada pula kalangan pensiunan polisi, seperti Kepala BIN Budi Gunawan, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Staf Khusus Presiden Gories Mere.

Koordinator staf khusus Presiden, Teten Masduki menepis anggapan masuknya dua jenderal untuk kepentingan 2019. Teten menegaskan, langkah Jokowi ini guna mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

"Enggak seperti itulah. Saya kira ini kan memang tinggal satu tahun kalau dihitung Pilpres 2019 itu kan (mulainya) 17 April. September ini sudah ada pencapresan sehingga memang perlu di tim presiden perlu diperkuat untuk mengkonsolidasikan capaian-capaian," kata Teten.