Suap Komisioner KPU & Panwaslu Garut disebabkan proses verifikasi yang ketat

Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto menilai kejadian suap Panwaslu Garut, Jawa Barat disebabkan karena proses verifikasi yang ketat pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Maka dari itu, terjadilah negosiasi antara calon kepala daerah dan pihak penyelenggara pemilihan untuk diloloskan.

"Kasus ini terjadi karena proses verifikasi calon kepala daerah yang begitu ketat kepada seluruh pasangan calon. Jika itu tidak ditetapkan tidak memenuhi persyaratan, maka tidak ada celah untuk diloloskan," kata Harminus di Gedung Bawaslu RI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Ketua Panwaslu Kabupaten Garut sebelumnya yang terlibat suap Heri Hasan Basri sendiri sudah digantikan oleh Asep Burhan. Lantas, Harminus melapor kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menunggu proses selanjutnya yakni pemberhentian tetap.

"Hari ini saya mengantarkan ke DKPP terkait dengan ketua Panwas Kabupaten Garut, karena Bawaslu Jawa Barat sudah memberhentikan sementara, dan hari ini sudah saya antarkan dan sudah mendapat nomor register nomor 49 di DKPP," ucapnya.

"Penggantinya sudah dilakukan, sekarang sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Garut adalah Asep Burhan. Nah menambahnya itu kita menunggu putusan DKPP pemberhentian tetap," kata Heri.

Dia menjelaskan, Heri merupakan tersangka menetapkan pasangan perseorangan yang tidak lulus persyaratan yang ingin diloloskan oleh KPU dan melibatkan Panwas Garut. Dia juga meminta hal ini diusut sampai tuntas.

"Kejadian ini bawaslu kooperatif oleh apa yang dilakukan kepolisian dan saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk mengusut tuntas kepada pemberian uang ini. Kepada pasangan calon yang memberikan uang ini akan diusut setuntas tuntas nya oleh Kapolda Jawa Barat," ujarnya.

Polda Jabar resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus gratifikasi dalam Pilkada Garut. Ketiga tersangka adalah anggota komisioner KPU Garut berinisial AS, Ketua Panwaslu Garut berinisial HH, dan seorang tim pemenangan pasangan calon independen Soni Sondani-Usep Nurdin berinisial DW.

Hal itu disampaikan Kapolda Jabar, Irjen Agung Budi Maryoto didampingi Dirkrimum Kombes Umar Surya Fana, ketua Panwaslu Jabar Harminus Koto dan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (26/2).

Kasus tersebut terungkap setelah pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat.

"Informasi ini sudah satu bulan lalu. Kemudian polisi melakukan penyelidikan, terdapat struk ATM atau bukti transfer kepada Panwas di Kabupaten Garut. Lalu kami melakukan kroscek ke Bank Mandiri. Ternyata, hasilnya benar," kata Agung.