Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sudah 6 akademisi daftar calon hakim MK ke DPR

Sudah 6 akademisi daftar calon hakim MK ke DPR Tjatur Sapto Edy. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Setelah Akil Mochtar diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena terlibat kasus suap, DPR diberikan kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi untuk menggantikannya. Terlebih mekanisme seleksi lewat panel ahli tak berlaku setelah UU MK yang baru dibatalkan MK.

Saat menjadi hakim konstitusi, Akil merupakan calon yang diajukan DPR untuk mengisi satu dari sembilan kursi hakim konstitusi. Atas alasan itu, Komisi III DPR kini membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, seleksi calon hakim MK di DPR ditargetkan selesai pada masa sidang periode ini. Pada pekan ini, seleksi calon hakim MK akan lebih difokuskan.

"Pada tanggal 6 Maret, kami rencanakan hasil seleksi sudah dibawa ke paripurna untuk ditetapkan sebagai pengganti dua hakim konstitusi," ujar Tjatur kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Saat ini, sudah ada enam calon yang mendaftar secara resmi ke Komisi III DPR. Keenam orang tersebut semuanya berasal dari kalangan akademisi.

Belum ada satu pun calon yang berasal dari partai politik yang mendaftar, termasuk politisi Partai Demokrat Benny K Harman dan politisi PPP Achmad Dimyati Natakusuma yang disebut-sebut turut mendaftar calon hakim MK.

Adapun keenam kalangan akademisi yang mendaftar calon hakim MK adalah:

1.    Dr Sugianto, SH, MH

2.    Dr Wahiduddin Adams, SH, MA

3.    Dr Ni'matul Huda, SH, Mhum

4.    Dr Ir Franz Astani, SH, MKn, MBA, MM, MSi, CPM

5.    Atip Latipulhayat, SH, LLM, Phd

6.    Prof Dr Aswanto, SH, MSi, DFM. (mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III Setujui Tujuh Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya
Komisi III Setujui Tujuh Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM yang Lolos Tahap Pertama
Ini Daftar Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM yang Lolos Tahap Pertama

Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.

Baca Selengkapnya
Disetujui di Paripurna, DPR Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029
Disetujui di Paripurna, DPR Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

Ketua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Utus Lima Jaksa Senior Daftar Capim KPK, Ada Kapuspenkum Harli Siregar hingga Kajati Bali Ketut Sumedana
Jaksa Agung Utus Lima Jaksa Senior Daftar Capim KPK, Ada Kapuspenkum Harli Siregar hingga Kajati Bali Ketut Sumedana

Korps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.

Baca Selengkapnya
Besok, MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pileg 2024
Besok, MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pileg 2024

Berdasarkan jadwal yang tercantum pada laman resmi MK, sebanyak 37 perkara akan disidangkan dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pileg 2024 pada Kamis (6/6).

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hanya 88 Anggota DPR, 203 Orang Izin
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hanya 88 Anggota DPR, 203 Orang Izin

Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Umumkan Nama Pimpinan Komisi I-XI, untuk XII dan XIII Dilakukan Besok
Ketua DPR Umumkan Nama Pimpinan Komisi I-XI, untuk XII dan XIII Dilakukan Besok

Puan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya