Sudah 6 akademisi daftar calon hakim MK ke DPR
Merdeka.com - Setelah Akil Mochtar diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena terlibat kasus suap, DPR diberikan kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi untuk menggantikannya. Terlebih mekanisme seleksi lewat panel ahli tak berlaku setelah UU MK yang baru dibatalkan MK.
Saat menjadi hakim konstitusi, Akil merupakan calon yang diajukan DPR untuk mengisi satu dari sembilan kursi hakim konstitusi. Atas alasan itu, Komisi III DPR kini membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, seleksi calon hakim MK di DPR ditargetkan selesai pada masa sidang periode ini. Pada pekan ini, seleksi calon hakim MK akan lebih difokuskan.
-
Kapan sidang MK dijadwalkan? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Kapan putusan Mahkamah Agung dijatuhkan? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Kapan putusan MK mengenai Pilpres? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
-
Kapan KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara? Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, mulai dari registrasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Bagaimana KPU menentukan tanggal pemungutan suara? Kewenangan KPU dalam menentukan tanggal pemungutan suara Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yang memberikan KPU wewenang untuk menentukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
-
Kapan MK membacakan putusan Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
"Pada tanggal 6 Maret, kami rencanakan hasil seleksi sudah dibawa ke paripurna untuk ditetapkan sebagai pengganti dua hakim konstitusi," ujar Tjatur kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Saat ini, sudah ada enam calon yang mendaftar secara resmi ke Komisi III DPR. Keenam orang tersebut semuanya berasal dari kalangan akademisi.
Belum ada satu pun calon yang berasal dari partai politik yang mendaftar, termasuk politisi Partai Demokrat Benny K Harman dan politisi PPP Achmad Dimyati Natakusuma yang disebut-sebut turut mendaftar calon hakim MK.
Adapun keenam kalangan akademisi yang mendaftar calon hakim MK adalah:
1. Dr Sugianto, SH, MH
2. Dr Wahiduddin Adams, SH, MA
3. Dr Ni'matul Huda, SH, Mhum
4. Dr Ir Franz Astani, SH, MKn, MBA, MM, MSi, CPM
5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, Phd
6. Prof Dr Aswanto, SH, MSi, DFM. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.
Baca SelengkapnyaTotal jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.
Baca SelengkapnyaKetua KPK periode 2024-2029 dijabat oleh Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaKorps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang tercantum pada laman resmi MK, sebanyak 37 perkara akan disidangkan dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pileg 2024 pada Kamis (6/6).
Baca SelengkapnyaRapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya