Sudah Bertemu Jokowi, Megawati Serahkan Lebih dari Satu Nama Calon Menpan RB

Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan nama calon Menpan RB kepada Presiden Joko Widodo. Posisi Menpan RB milik PDIP masih kosong usai Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Hasto Kristiyanto menyebut, ada lebih dari satu nama kader PDI-P yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menpan-RB.

"Ya pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega (Ketum PDIP) sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (23/8).

Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan tersebut, presiden yang berhak memutuskan calon Menpan RB menggantikan Tjahjo.

"Sehingga nama-nama sudah diserahkan. Sehingga bapak presiden Jokowi lah yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto.

Ditanya siapa nama-nama yang diserahkan kepada Jokowi, Hasto enggan menjawab. PDIP sebelumnya menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo, setelah 40 hari masa berkabung selesai.

Menurut Hasto, waktu tersebut kini sudah terlampaui. Jokowi akan mengumumkan Menpan RB baru dalam waktu dekat.

"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presiden lah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti pak Tjahjo," kata Hasto.

Namun, kata Hasto, terlalu sering reshuffle kabinet menandakan situasi pembantu Jokowi tidak kondusif. Reshuffle dilakukan apabila kinerja menteri dinilai kurang baik.

Tetapi PDIP percaya bahwa jika presiden melakukan reshuffle, maka itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan. Dia menekankan di satu sisi PDIP melihat reshuffle terlalu sering tak baik, namun memahami jika reshuffle harus dilakukan presiden jika menteri kurang berkinerja baik," ujarnya.

Bagi PDIP, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi. Kemudian, mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.

"Tapi dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas. Karena kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini kan terjadi kenaikan yang mana berdampak bagi rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis," tutup Hasto.