Sudah dua kali Setya Novanto bikin malu DPR
Merdeka.com - Setya Novanto, politikus senior Golkar yang juga ketua DPR kembali tersandung kasus. Kali ini dia diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Setya diadukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dengan bukti transkrip pembicaraan.
Bukan kali ini saja Setya tersandung kasus. Saat berkunjung ke Amerika pada September lalu dalam rangka pertemuan parlemen sedunia di New York, Setya bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon memiliki agenda lain. Mereka bertemu dengan Donald Trump, pengusaha real estate yang sedang mengkampanyekan diri menjadi capres AS 2016.
Setya muncul di belakang Trump, dan sempat mengucapkan 'Yes highly' ketika ditanya oleh Trump apakah rakyat Indonesia menyukai dirinya. Ucapan inilah yang membuat Setya mendapat kritikan keras dari berbagai pihak karena sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, Setya terkesan berpihak kepada salah satu kandidat capres AS.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Kenapa Setyo Wahono mencalonkan diri? Pada Pilkada 2024 ini, ia mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Bojonegoro berpasangan dengan Nurul Azizah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-
Bagaimana cara Setyo Wahono berkampanye? Dalam berkampanye, Wahono sering mengadakan blusukan ke pasar-pasar yang ada di Bojonegoro. Di sana dia dengan sabar mendengarkan keluhan para pedagang, mengadakan diskusi, hingga membagikan cinderamata.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Sayangnya, kasus ini berakhir antiklimaks. MKD yang mendapat aduan hanya memberikan sanksi ringan. Yang mengherankan lagi, pemeriksaan terhadap Setya juga tidak pernah diungkap ke publik dan tahu-tahu MKD sudah membuat keputusan.
"Sebagian orang katakan itu kurang tepat. Sebagian orang katakan seni berbahasa. Intinya MKD menangkap garis merahnya di sini memang kurang hati-hati," kata Ketua MKD Surahman Hidayat usai rapat MKD, Senin (19/10).
Meski begitu, Surahman tidak sepakat bahwa pertemuan pimpinan DPR dengan Donald Trump tersebut merupakan sebuah pelanggaran kode etik. Dia menilai pertemuan itu hanyalah sebuah pertemuan yang biasa.
"Itu kan dalam rangka tugas DPR bukan main-main. Setelah selesai tugas DPR tentu sebagai pimpinan dalam rangka mengemban diplomasi. Indonesia menganut multi track diplomation. Jadi kalau ada peluang dari sisi kerjasama kan tidak salah," simpulnya.
"Keduanya mungkin ada kenalan dan dihubungkan pengusaha di sana dalam rangka buka investasi di Indonesia," ujarnya.
Kontroversi ini pun mereda sampai nama Setya kembali muncul setelah Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada politikus kuat yang mencatut nama Jokowi dan JK untuk perpanjangan kontrak Freeport. Sudirman akhirnya resmi mengadukan Setya ke MKD pada Senin (16/11) lalu.
Setya pun mengakui ada pertemuan itu meski berdalih apa yang dia lakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan Papua. Pertemuan itu berlangsung di kawasan SCBD pada Juni lalu. Hadir Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha migas M Riza Chalid. Hal ini terungkap dari salinan laporan yang diserahkan Sudirman ke MKD.
Setya pun mendapat serangan dari kolega-koleganya. Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo bahkan meminta Setya menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia karena mencatut nama presiden dan wapres.
Kritikan keras datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Munas Ancol, Siswono Yudohusodo yang menilai tindakan Setya sebagai suatu hal yang tidak patut.
"Kalau benar apa yang diberitakan itu demikian, maka saudara Setya Novanto sebagai ketua DPR sudah melakukan hal yang tidak patut," ujar Siswono usai melakukan pertemuan dengan Generasi Muda Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (17/11).
Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini menambahkan, pencatutan nama presiden oleh Setnov merupakan kali kedua ia mempermalukan DPR. Yang pertama saat dirinya dan Fadli Zon menemui bakal calon presiden dari Partai Republik Donald Thrump.
"Ini dua kali dia permalukan DPR," cetus Siswono.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi I PDIP menyinggung soal keterlibatan Presiden dalam endorse salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaDeddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca SelengkapnyaPrabowo menceritakan banyak orang yang menyebutnya sudah berubah.
Baca SelengkapnyaSiapa saja eks napi korupsi yang maju caleg DPR RI di Pemilu 2024? Simak selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDalam acara HUT Golkar, Prabowo pun mengaku sudah berubah karena dua kali dikalahkan
Baca SelengkapnyaSaat itu PDI Perjuangan mendukung Gibran dalam pencalonan Pilwalkot Solo
Baca SelengkapnyaBahkan kata Deddy, sampai presiden dan mantan presiden 'turun gunung' untuk mendukung salah satu paslon
Baca SelengkapnyaPuan Maharani sempat tidak sanggup meneteskan mata saat baca hasil rekomendasi Rakernas V PDIP.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca Selengkapnya