Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sudding sebut SK Kemenkum HAM untuk kubu OSO prematur

Sudding sebut SK Kemenkum HAM untuk kubu OSO prematur Sarifuddin Sudding. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Hanura kubu Munaslub Jaktim, Sarifuddin Sudding meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak mengeluarkan putusan terkait status Partai Hanura. Hal ini terkait Kemenkum HAM yang mengeluarkan SK kepengurusan untuk kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

"Kami minta Kemenkum HAM tidak ambil keputusan terhadap berbagai bentuk surat Kemenkum HAM yang berkaitan dengan Hanura karena masih ada masalah di internal," ujar Sudding di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Sudding menyebut keputusan itu prematur. Sebab sampai saat ini, belum ada titik temu konflik kedua belah pihak.

Orang lain juga bertanya?

"Kalaupun itu benar adanya saya kira Kemenkum HAM tidak cermat dan tidak teliti sangat prematur," kata dia.

Menurut dia, kubu Munaslub Jaktim telah memberi pemberitahuan mengenai hasil rapat di Hotel Ambhara terkait mosi tidak percaya terhadap OSO. Maka itu, Sudding meminta Kemenkum HAM untuk tak terburu-buru.

"Pada Senin kemarin lewat mosi tidak percaya sampaikan para ketua DPD dan DPC kami lakukan rapat harian di Hotel Ambhara sudah menerima sekaligus memberhentikan pak OSO sebagai ketum pada hari sama lewat berita acara notaris sudah disampaikan ke Kemenkum HAM sudah terjadi konflik di internal partai," ujarnya.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sindir Saksi Kubu AMIN Minta Didahulukan: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula
Hakim MK Sindir Saksi Kubu AMIN Minta Didahulukan: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula

Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon kubu Anies-Muhaimin (AMIN).

Baca Selengkapnya
Kisruh JK dan Agung Laksono di Tubuh PMI, Menteri Hukum Belum Terima Data Kepengurusan
Kisruh JK dan Agung Laksono di Tubuh PMI, Menteri Hukum Belum Terima Data Kepengurusan

Jusuf Kalla dan Agung Laksono memperebutkan kursi ketua umum PMI.

Baca Selengkapnya
PSI Tegaskan Belum Ada Kesepakatan dengan Golkar soal Kaesang-Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta
PSI Tegaskan Belum Ada Kesepakatan dengan Golkar soal Kaesang-Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta

Kaesang Pangarep belum mengambil keputusan terkait rencana maju di dalam Pilkada.

Baca Selengkapnya
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta

Diketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)

Baca Selengkapnya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Potong Sesi Bicara Hotman Paris & Ketua KPU: Pertanyaan Bapak Apa?
Hakim MK Potong Sesi Bicara Hotman Paris & Ketua KPU: Pertanyaan Bapak Apa?

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran Hotman Paris lantaran bertele-tele menyampaikan pendapat

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya