Sudirman ajak warga Jateng pilih pemimpin yang tak berisiko korupsi
Merdeka.com - Debat putaran dua Pilgub Jawa Tengah antara Ganjar Pranowo dengan Sudirman Said sempat memanas ketika disinggung soal korupsi. Ganjar menantang Sudirman untuk menunjukkan bukti ada anak buahnya di Pemprov Jateng yang dicocok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kader PDIP itu berkuasa.
"Kira-kira terkait pemerintahan yang bersih, adakah dalam Pemprov Jateng selama kami memerintah ada yang dicokok KPK seperti di ESDM?" tanya Ganjar di Ballroom Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (3/5) malam.
"Pemimpin bertugas untuk membangun lingkungan yang kondusif, terkait SOP serahkan ke birokrasi. Memang belum ada yang dicokok KPK," jawab Sudirman.
-
Siapa yang menjadi Gubernur Jawa Barat kelima? Raden Hadji Mohamad Sanusi Hardjadinata memiliki karier politik yang menonjol dan beragam dalam pemerintahan Indonesia. Setelah terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui Partai Nasional Indonesia (PNI), Sanusi memulai karier politik resminya sebagai Gubernur Jawa Barat kelima pada tahun 1951.
-
Apa yang disayangkan Ganjar? Ganjar menyayangkan kembali terjadinya pelanggaran etik oleh penyelenggara negara setelah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana Ganjar menanggapi laporan pungli? “Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang maka model-model semacam ini ya kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya untuk bisa melaporkan,“ tegasnya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Kapan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Dikethaui, Ganjar merupakan seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
Kemudian Sudirman kembali mempromosikan pasangan nomor dua dan menyindir pemimpin yang sedang berurusan dengan KPK terkait kasus e-KTP.
"Pilih pemimpin baik, yang mau melayani dengan profesional dan bersih. Bukan sebaliknya. Pilih pemimpin yang bebas risiko korupsi," tegas mantan Menteri ESDM ini.
Ganjar menanggapi jawaban Sudirman dengan santai. Mantan anggota Komisi II ini merasa bahagia Sudirman membahas pemerintahan yang bersih.
"Bukti yang menunjukkan, 5 tahun Pemprov Jateng tak ada korupsi. Lain hal tempat lain. Saya takutkan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," tutup Ganjar.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Beberkan Sistem Pencegahan Korupsi yang Dibangun Selama 2 Periode di Jateng
Baca SelengkapnyaSaat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, pejabat negara sebaiknya tidak lagi membagi-bagikan bansos.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh bangsa ini.
Baca SelengkapnyaGanjar bersama Mahfud tidak pandang bulu dalam menyikapi kasus korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPesan tegas itu terkait jangan memilih calon yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM dan potongan diktator
Baca SelengkapnyaAwalnya, Ganjar bicara soal pentingnya menurunkan angka stunting masih masih tinggi di Manggarai, NTT.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya