Suhu Perpolitikan Memanas, Elite Politik Diminta Beri Pernyataan Menyejukkan
Merdeka.com - Kondisi politik Indonesia yang memanas setelah Pemilu 2019 mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Menurut Haedar, partai politik harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
Haedar menyebut kondisi memanasnya politik Indonesia harus segera diredam. Haedar menilai untuk meredam hal itu diperlukan kesadaran dari para elite politik.
Elite politik, lanjut Haedar, saat ini justru kerap memanasi suasana lewat pernyataan-pernyataannya. Haedar pun meminta agar para elite politik bisa meredam diri dalam mengomentari sesuatu.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Apa yang diharapkan dari para elite politik yang bersengketa di MK? Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
-
Siapa yang mengajak mahasiswa untuk menjaga kondusivitas pemilu? Bupati Ipuk mengajak mahasiswa agar berkontribusi positif dalam menyosialisasikan informasi yang benar dan bermanfaat.
"Yang di Senayan ini, partai-partai politik juga untuk ikut bertanggungjawab. Kalau masyarakat itu pada umumnya sudah diam. Masyarakat itu sudah tenang. Tapi elite ini masih ada geliat di dalam hasrat-hasrat politiknya," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (30/5).
Haedar mengajak kepada semua elemen bangsa untuk sama-sama menahan diri dalam merespons kondisi politik saat ini. Haedar menambahkan jika dirinya meminta agar tak perlu lagi ada mobilisasi massa untuk menyikapi kondisi politik Indonesia belakangan ini.
"(Muhammadiyah) secara kolektif bersama yang lain untuk mencegah mobilisasi massa yang punya peluang akhirnya pada kerusuhan lagi, dan berbagai macam kejadian yang kalau sudah jatuh korban itu kan semuanya menjadi harus bertanggungjawab," pungkas Haedar.
Usul Silaturahmi Elite Politik
Muhammadiyah mengusulkan agar para elite politik menggelar silaturahmi politik untuk meredam kondisi Indonesia yang memanas usai Pemilu 2019. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai respon atas kondisi saat ini.
Haedar menilai silaturahmi para elite politik ini perlu segera dilakukan. Harapannya tali persaudaraan yang sempat renggang karena perbedaan pilihan politik bisa kembali dirajut.
"Saat ini persaudaraan antar sesama anak bangsa kita terputus karena pilihan politik berbeda dan mengakibatkan rasa permusuhan berkepanjangan karena dimasukkan ke rasa dan hati," ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (30/5).
Haedar menjelaskan kunci dalam silaturahmi politik adalah para elite politik. Haedar menilai elite politik justru menjadi pusat kegaduhan sedangkan masyarakat dinilai sudah dalam kondisi tenang.
"Dalam silaturahmi ini, kuncinya ada di elit politik bukan di masyarakat. Sebab masyarakat sudah diam dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman. Elit politik inilah yang harus terus diingatkan bahwa geliat politik untuk meraih kekuasaan itu ada batasnya," ucap Haedar.
Haedar pun mengkritik politik di Indonesia yang melibatkan agama. Kondisi masyarakat yang masih komunal dan parokial dalam berpolitik membuat lahirnya ikatan golongan yang tinggi
"Di saat inilah muncul pemahaman di satu golongan bahwa dirinyalah yang paling benar. Sedangkan golongan lain salah. Mereka tidak mau melihat kebenaran yang disuarakan golongan lain," urai Haedar.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kepada GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan jika melihat situasi politik yang memanas.
Baca SelengkapnyaForum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaSetelah sempat merenggang karena perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMengingat adanya perbedaan pandangan politik selama proses Pemilu lalu berpotensi menimbulkan polarisasi
Baca SelengkapnyaSejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.
Baca SelengkapnyaBulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri
Baca SelengkapnyaPerlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaPara elite politik diingatkan tidak menggunakan politik identitas dan ujaran kebencian demi meraih kekuasaan
Baca SelengkapnyaIndonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaHal tersebut dilakukan saat momentum bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya