Suhu politik di Surabaya panas, KPU enggan disalahkan
Merdeka.com - Kisruh Pilwali Surabaya, Jawa Timur terus menjadi perdebatan seru. Semua pihak saling tuding. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanah Nasional (PAN) dan Demokrat, hari ini, Selasa (1/9), melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.
Pun begitu, KPU Surabaya, juga tidak mau disalahkan atas putusannya, yang menyatakan berkas Rasiyo-Dhimam Abror tidak memenuhi syarat alis TMS pada 30 Agustus lalu, dan kembali menerbitkan SE 443/KPU/VIII/2015 tentang Pasal 89 huruf (a) PKPU 12/2015, yang telah dibatalkan SE 449/KPU/VIII/2015 tentang Rekomendasi Bawaslu RI.
Bahkan, KPU Surabaya berbalik menuding, PAN-lah yang menjadi pangkal persoalan kisruh Pilwali Surabaya, karena tidak terbuka soal hilangnya berkas rekomendasinya untuk Dhimam Abror yang disandingkan Rasiyo dari Partai Demokrat.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
Komisioner KPU Surabaya, Nurul Amalia menegaskan, jika sejak awal pendaftaran PAN menyampaikan masalah tersebut, dan didukung laporan polisi, pihaknya masih bisa mempertimbangkan untuk meloloskan pasangan Rasiyo-Abror melawan incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dari PDIP di Pilkada serentak, 9 Desember 2015.
"Baru kemarin terungkap dokumen itu (surat rekom) hilang. Kami jujur, yang lain juga harus jujur. Kami jangan dibohongi," tegas Nurul kepada wartawan di Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Selasa (1/9).
Menurutnya, bila surat yang hilang dan baru dilengkapi, masanya sudah lewat. Sehingga, KPU tidak akan menyabut keputusannya tidak meloloskan Rasiyo-Abror sebagai kandidat Pilwali Surabaya. "KPU telah bekerja sesuai aturan yang berlaku dan mengonsultasikan ke pihak terkait. Kita tidak akan menyabut putusan itu (berkas Rasiyo-Abror, TMS)," ucapnya tegas.
Kembali Nurul memaparkan, untuk masalah rekom DPP PAN kepada Abror yang berupa scan, sejak masa pendaftaran pihaknya menyampaikan ke partai pengusung, harus diganti dengan yang identik. Bahkan, pesan tersebut diulang saat perbaikan berkas tanggal 19 Agustus kepada Liaison Officer (LO) atau penghubung pasangan Rasiyo-Abror dengan KPU. Dan jika belum mengerti bisa mengonsultasikannya. "Kita sudah sampaikan ke partai dan LO, harus diganti dengan yang asli," ketusnya.
Nurul juga menolak, jika pihaknya dituding tidak pro-aktif dan berusaha menggagalkan Pilwali Surabaya 2015. "Ketika datang ke sini (Kantor KPU), kami menyampaikan, jika kurang paham (soal pendaftaran) monggo kontak nomor kami."
Namun, dalih apapun yang disampaikan KPU atas peristiwa politik jelang Pilkada serentak di Kota Pahlawan ini, nyatanya tiga partai, masing-masing PDIP selaku pengusung pasangan Risma-Whisnu, Partai Demokrat dan PAN selaku pengusung Rasiyo-Abror melaporkan persoalan ini ke DKPP. Mereka meminta DKPP memecat komisioner KPU Surabaya.
KPU-pun menjawab ancaman tersebut, dan mempersilakan mereka (parpol pengusung) mengadu ke Jakarta. "Bukan menantang. Tapi memang hak mereka jika tidak puas atas putusan kami untuk menempuh jalur yang ada, ke DKPP, PTUN maupun Bawaslu," ketusnya lagi.
KPU, masih kata Nurul tegas, siap menyampaikan fakta yang terjadi, jika ada panggilan dari lembaga yang berwenang menyelesaikan kisruh Pilkada di Surabaya. "Kita akan ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Meski ada gugatan ke DKPP, kita tetap menjalankan proses Pilkada, yaitu kembali membuka pendaftaran bagi partai politik atau gabungan partai yang akan maju dalam Pilkada Surabaya 2015," katanya.
Dibukanya pendaftaran yang kali keempat ini, dijelaskan Nurul, sesuai PKPU Nomor 12/2015, yang menyebut; apabila dalam proses verifikasi menyebabkan pasangan tunggal, maka pendaftaran bisa dibuka kembali. Dengan catatan, paslon yang dinyatakan TMS, tidak bisa mencalonkan lagi.
"Partai politik bisa mengusung calon lain. Karena Paslon yang TMS tak bisa dicalonkan lagi. Jika memang ada partai yang berniat mendaftarkan calonnya, meski waktunya relatif pendek, pasti bisa memenuhinya. Pak Rasiyo kemarin buktinya bisa. Padahal waktunya juga kan gak banyak," pungkasnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suara NasDem di Dapil Jawa Tengah 10 yang menempatkan calegnya berada di kursi keenam DPR RI.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaPosisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi soal KPU tidak lagi menampilkan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 di Sirekap.
Baca SelengkapnyaMenurut PDI Perjuangan, Komisi Pemilihan Umum telah menambahkan 15.690 suara ke Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Puan Maharani tak ingin mengomentari terkait dengan tuduhan terhadap Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disebut sebagai bidak catur politik Presiden
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaDPD PKS Depok akan demo di kantor KPUD Depok, Jalan Raya Margonda pada Rabu (6/3).
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca SelengkapnyaViral video merekam kemarahan warga di daerah Sampang, Madura, Jawa Timur karena diduga terjadi kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebab, lambatnya proses perhitungan suara oleh komisioner KPU Jayapura.
Baca Selengkapnya