Sumarsono kritik Anies, anggota TGUPP harus dirasionalisasi karena anggaran bengkak

Merdeka.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menganggap jumlah pertambahan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat signifikan. Sebab dalam Pergub 411 Tahun 2016 mengatur maksimal jumlah anggota 15 orang. Karenanya, jumlah TGUPP yang disodorkan Anies perlu dirasionalisasi lantaran terjadi pembengkakan anggaran.

"Pengangkatan 74 anggota TGUPP ini kan jadi satu hal luar biasa karena semula maksimum 15 dari Pergub 411 Tahun 2016 kemudian melompat jadi 74 sehingga implikasnya menjadi anggaran melompat jadi 28 sekian miliar, Rp 28,9 M," ujar Soni di kompleks parlemen, Kamis (23/11).

Anggaran soal kolam ikan DPRD DKI itu pun dia persoalkan. Angka Rp 620 juta dirasa tidak rasional dan perlu ada perbaikan. Dua item di atas penting untuk dirasionalkan.

Membengkaknya anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang akan dianggarkan di APBD 2018 menuai pro dan kontra. Pada pemerintahan sebelumnya TGUPP hanya dianggarkan Rp 2,3 miliar dan di RAPBD 2018 menjadi Rp 28,99 miliar.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membenahi pola rekrutmen TGUPP. Mereka nantinya akan memiliki SK pengangkatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan TGUPP pada periode pemerintahannya bersama Gubernur Anies Baswedan bukan tempat buangan untuk para tim suksesnya yang mengantarkan ia dan Sandi menjadi orang nomor satu di kota ini.

Jumlah TGUPP yang akan dipekerjakan pada masa pemerintahannya juga disampaikan Sandi belum dipastikan. "Belum kita pastikan tapi tentunya ini bukan tempat pembuangan tim sukses," jelasnya, Kamis (23/11) siang di Balai Kota.

Sandi mengatakan proses rekrutmen TGUPP nantinya juga akan dilakukan secara transparan dan dari orang-orang pilihan yang memang memiliki kualifikasi. "Kita akan buka terang benderang, orang-orang terbaik," ujarnya.