Surat larang serang Ahok, Djarot minta kader PDIP fokus janji Jokowi
Merdeka.com - DPP PDIP mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader untuk tidak melakukan serangan kepada calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. Sejumlah kalangan menilai, keluarnya surat ini adalah sebagai penegasan jika belum tentu PDIP tak mengusung Ahok di Pilgub tahun depan.
Penilaian itu pun diluruskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Pengkaderan Djarot Saiful Hidayat. Dia mengatakan, keluarnya surat tersebut dapat dimaknai bahwa setiap kader PDIP diminta untuk tidak membuat pernyataan yang dapat membuat gaduh. Termasuk, katanya, bila berbicara soal calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama dan Pilgub DKI.
"Surat edaran itu seluruh kader partai diminta untuk tidak membikin suasana menjadi panas dan gaduh dengan mengeluarkan berbagai macam statement," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (13/3).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Bagaimana ajakan agar tak golput? Berikut Merdeka.com rangkum kata-kata ajakan agar memotivasi untuk tidak golput, mengingatkan kita jika suara bersama memiliki kekuatan nyata untuk memberi dan membentuk masa depan cerah bagi bangsa.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Sebab, sikap petinggi PDIP yang dituangkan dalam surat itu sudah sangat jelas arahnya. Yakni, setiap kader memiliki kewajiban untuk tetap mengawal dan menyukseskan pemerintahan di Jakarta. Dia juga menyebut tiap kader diminta untuk fokus dan konsisten menjaga visi misi dan janji politik Joko Widodo saat menjadi gubernur 2012 silam.
"Sikap PDIP sudah jelas untuk tetap mengawal dan mendukung gubernur dan wakil gubernur yang merupakan saya dan Pak Ahok tentunya ya sampai 2017. Kita fokus untuk mewujudkan janji-janji politik Pak Jokowi dan Pak Basuki ketika dia maju 2012. Itu tetap konsisten," tegasnya.
Diketahui, beredar surat resmi dari DPP PDIP yang meminta kepada seluruh kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menyerang salah satu calon gubernur.
"Menginstruksikan kepada seluruh kader partai baik di struktural, legislatif maupun eksekutif untuk tidak mengeluarkan statement atau pernyataan di media atau di sosial media terkait Pilkada DKI Jakarta yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif," tulis salah satu poin dalam surat tersebut dikutip merdeka.com, Jumat (3/11).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto itu meminta agar seluruh kader menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh tokoh termasuk Ahok. Dalam salah satu poin juga menyebutkan meminta kepada seluruh kader untuk mendukung pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ahok dan Djarot. Sebab, keduanya merupakan pasangan Gubernur yang mereka usung.
"DPP PDIP menegaskan bahwa Gubernur dan Wagub saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDIP oleh karenanya PDIP tetap komitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," tulis salah satu poin dalam surat tersebut.
Dalam surat dengan Nomor 1335/IN/DPP/III/2016 itu juga menegaskan bahwa penentuan calon Gubernur merupakan domain sepenuhnya DPP PDIP yang ditetapkan melalui proses penjaringan yang sesuai dengan mekanisme partai.
"Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah domain DPP PDIP yang akan diputuskan setelah proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah dilakukan, untuk itu kepada seluruh kader tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengakibatkan polarisasi di antara kader partai," tulis poin itu. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada Airin Rachmi Diany agar bersuara keras jika bergabung dengan PDIP dan menemukan kecurangan TSM.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bicara lantang di hadapan kader partainya.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaKetika pimpinan partai tidak tegas dalam mengatur anggotanya, maka akan berpotensi menimbulkan perbedaan pilihan politik dalam tubuh internal.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca SelengkapnyaBila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.
Baca SelengkapnyaSekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Ahok untuk tidak berkomentar di hadapan media.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaRibka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca Selengkapnya