Surat palsu, kubu Jokowi polisikan ketua ormas sayap Gerindra
Merdeka.com - Anggota tim pemenangan Jokowi - Jusuf Kalla (JK) bidang Hukum Umum, Trimedya Panjaitan mendatangi Bareskrim Polri. Tujuannya melaporkan dugaan pemalsuan surat penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasnamakan Joko Widodo (Jokowi).
"Sudah ketahuan (pelaku). Kalau kita ikutin di medsos hasil komunikasi mereka bisa dilihat nama Edgar Jonathan S. Dia adalah ketua Tidar (Tunas Indonesia Raya milik Gerindra) Jakarta Selatan," kata Trimedya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/6).
Untuk memperkuat laporan tersebut, ketua Bidang Hukum PDIP itu membawa berbagai barang bukti dan saksi yang mengetahui perihal penipuan dan penggelapan surat tersebut.
-
Siapa yang Jokowi temui? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Siapa yang menemui Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
"Ini kan problemnya tidak surat tapi seakan-akan Jokowi yang membuat itu," lanjutnya.
Pihaknya menuding surat rekayasa itu dibuat untuk menghancurkan citra Jokowi di masa pilpres ini.
"Ini tentu upaya untuk men-down grade popularitas Jokowi dan JK sebagai capres cawapres karena bukan watak Jokowi untuk menghalangi proses penegakan hukum," katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beredar surat di media sosial dan kalangan wartawan. Surat itu berisi tentang permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013. Namun, belakangan surat itu diketahui palsu.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPC Semarang membantah lakukan pemukulan. Dia merasa difitnah.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaHashim Djojohadikusumo sebelumnya dilaporkan ke polisi setelah menyebut deklarasi Golkar mendukung Prabowo Subianto atas seizin Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan usai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Lukman juga dilaporkan ke Polda Jatim dan Polda NTB.
Baca SelengkapnyaAda tiga laporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan terlapor Rocky Gerung yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca SelengkapnyaAlex menyebut Eddy Hiariej tak sendirian menjadi tersangka. Eddy dijerat bersama tiga orang lainnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaBuntut pemukulan yang dilakukan, ketua DPC Gerindra Semarang dicopot dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut
Baca Selengkapnya