Surat Suara Tercoblos di Malaysia, PDIP Nilai Ada Upaya Delegitimasi Pemilu

Merdeka.com - KPU dan Bawaslu tengah menyelidiki dugaan surat suara Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia. Video tersebut viral di media sosial, Bawaslu telah membenarkan kejadian tersebut.

Terkait hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta kejadian tersebut tak disalahkan terhadap Presiden Jokowi. Dia mengatakan, aturan main surat suara sudah diatur sehingga yang bertanggung jawab adalah KPU dan Bawaslu.

"Ya surat coblosan kan caleg-caleg banyak yang melakukan simulasi. Kertas suara yang register yang punya tanda-tanda khusus itukan dikeluarkan KPU. Dan kita ada Bawaslu jadi jangan dikit-dikit disalahkan Jokowi. Ketika itu hal positif dianggap menguntungkan hoaks misalnya pemilih di luar negeri memberikan keuntungan kepada paslon tertentu mereka diam," jelas Hasto di rumah Cemara, Jakarta, Kamis (11/4).

Berita lengkap mengenai Pemilu bisa dibaca di Liputan6.com

Hasto percaya dengan sistem pemilu yang dibangun. Dia juga menegaskan komitmen koalisi Jokowi-Ma'ruf ingin pemilu yang transparan dan jujur.

Sehingga, dia melanjutkan, kalau ada hal-hal yang tidak benar, agar dilaporkan kepada aparat Bawaslu. Dia memaklumi berbagai hal bisa terjadi di lapangan dalam kontestasi Pemilu 2019.

"Jadi dimungkinkan juga ada situasi seperti ini yang membuat skenario tertentu untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Delegitimasi ini nampak efektif dan itu kami jadikan sebuah skenario politik karena tidak siap menerima kekalahan," tutur Hasto.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini juga mengungkit terkait ada 7 kontainer surat suara tercoblos. Hal itu didesain untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dia menuding, hal itu dilakukan oleh tim kampanye paslon Prabowo-Sandiaga.

"Mereka-mereka yang tertangkap kontainer yang sudah tercoblos, ini semua jadi ada sebuah skenario ada untuk mencoba membuktikan yang dari apa yang mereka tuduhkan dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendowngrade legitimasi dari pemilu sendiri. Jadi hal seperti ini kita percayakan kepada KPU-Bawaslu dan aparat penegak hukum," tutur dia.