Surat Tidak Dibalas Jokowi, Demokrat Tegaskan Tidak Pernah Menuduh Pejabat Pemerintah

Merdeka.com - Partai Demokrat merespons terkait alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno yang tidak membalas surat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena dianggap masalah yang menerpa partai Demokrat adalah urusan internal partai.

"Berkaitan dengan penjelasan Menteri sekretaris Negara, Bapak Pratikno yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat ketua umum partai Demokrat Agus Hari Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan argumentasi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kita sebut sebagai GPKPD. Ini dianggap sebagai masalah internal partai," kata Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Jumat (5/2).

Walaupun Teuku menyampaikan jika pihaknya tetap menghormati keputusan Jokowi yang menganggap masalah Partai Demokrat adalah masalah internal. Namun demikian, ia mengatakan alasan dikirimnya surat tersebut untuk meminta penjelasan terkait sejumlah nama yang disebut terlibat dalam GPKPD, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat ketua umum AHY tentu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut Ketua Umum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama kepala staf presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPKPD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPKPD tersebut," ujarnya.

"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GKPD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," tambahnya

Oleh karena itu, kata Teuku, melalui surat yang telah diserahkan pada 1 Februari 2021 lalu kepada Jokowi, Demokrat tetap berkeyakinan Jokowi dan sejumlah menteri benar tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.

"Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik. Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun," terangnya

"Kami berterima kasih kepada Menkopolhukam dan Menkumham yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPKPD tersebut. ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini," jelasnya.

Meskipun, Teuku menyampaikan dengan tiadanya penjelasan Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun Demokrat tetap menghormati keputusan Jokowi.

"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPK PD, apalagi terlibat," imbuhnya.

Sebelumnya, Pratikno mengakui sudah menerima surat dari AHY terkait masalah ada pihak dari lingkungan pemerintah yang diduga terlibat dalam kudeta internal Demokrat.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, dan kami sudah menerima surat itu," kata Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).

Dia mengatakan pihak istana tidak perlu menjawab surat tersebut. Sebab menurut dia hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART," ungkap Pratikno.