Surati Setjen DPR, NasDem minta kenaikan tunjangan tak dicairkan
Merdeka.com - Fraksi Partai NasDem di DPR tegas menolak kenaikan tunjangan bagi setiap anggota DPR. Bahkan, untuk membuktikan penolakannya itu, NasDem akan menyurati Kesekjenan DPR agar tak mencairkan kenaikan tunjangan tersebut untuk anggotanya.
"Kita akan minta agar kenaikan itu tidak dimasukkan dalam struktur tunjangan kami. Kami akan kirim surat kepada Kesekjenan DPR tidak masukkan dana itu. Itu bagus, kita kembalikan saja. Nanti setelah Rakernas NasDem selesai," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini mengaku, sejak pembahasan oleh BURT dan Kesekjenan pada Februari-Maret 2015 lalu, Fraksi NasDem sudah menolak kenaikan tunjangan ini. Namun, dia menyatakan pihaknya kalah suara sehingga akhirnya kenaikan ini diusulkan dan disetujui oleh Pemerintah melalui surat keputusan (SK) Menteri Keuangan.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa banyak orang menolak kenaikan PPN? Keputusan untuk menaikkan harga ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik, terutama terkait dampaknya terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang akan menyumbangkan gaji dan tunjangan nya? Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen akan memberikan gaji dan tunjangannya ke yatim piatu.
Selain itu, dia menambahkan, penolakan fraksinya juga didukung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan menginstruksikan langsung agar NasDem tak mengambil kenaikan tunjangan itu.
"Kita minta dananya saja di setop, Kesekjenan DPR tidak perlu menambahkan. Jadi tidak akan di transfer. Kalau itu tidak dipakai, dananya akan kembali ke Pemerintah. Kesekjenan yang penting tidak mengeluarkan," tukasnya.
Irma juga mengimbau kepada sesama anggota dewan yang sudah menolak akan konsisten dengan sikapnya. "Jangan di publik menolak tapi tidak kembalikan. Ini harus dikawal pengembaliannya," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji PNS di 2024 merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaHerman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.
Baca SelengkapnyaKemdiktisaintek menjelaskan berbagai penyebab ketiadaan anggaran terkait tunjangan dosen pada 2025 ini.
Baca SelengkapnyaBerikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.
Baca Selengkapnya