Survei: 52 persen publik setuju Jokowi nyapres
Merdeka.com - Nama Jokowi mendapat dukungan kuat dari masyarakat jika ingin menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Dalam survei yang dilakukan oleh Pol-Tracking Institute, 52,96 persen publik setuju Jokowi menjadi capres pada Pilpres tahun ini.
"52,96 Persen publik setuju Jokowi menjadi capres, 20,35 persen publik tidak tahu dan 26,69 persen tidak setuju Jokowi menjadi capres," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute, Hanta Yudha di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).
Sementara 32,03 persen publik kurang setuju jika Ahok menjadi capres atau cawapres. "Hal ini berbeda dengan Jokowi di mana hanya ada 26,69 persen publik yang tidak setuju dirinya sebagai capres/cawapres. Angka persetujuan ini menunjukkan tingkat penerimaan publik (akseptabilitas) masing-masing tokoh jika meninggalkan jabatan di DKI," jelas Hanta.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Mengapa banyak masyarakat yang tidak setuju Gibran menjadi cawapres? Alasan utama ketidakpantasan Gibran menjadi Cawapres lantaran masyarakat menilai usia Gibran masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode pengumpulan data adalah wawancara secara tatap muka menggunakan kuisioner. Pengambilan data survei dilakukan pada 16-23 Desember 2013.
Validasi data dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi diperoleh melalui data sensus BPS terakhir. Pengambilan data dilakukan secara serentak dan nasional di 33 provinsi. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca Selengkapnya"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan kinerja pemerintah mempengaruhi pilihan capres-cawapres di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya21,2 persen responden memilih Ganjar-Mahfud dan 10,6 persen memilih Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca Selengkapnyamasyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi lebih banyak memilih Anies-Muhaimin
Baca SelengkapnyaSurvei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaHanya 61,0 persen responden akan mempertimbangkan sosok didukung Jokowi.
Baca SelengkapnyaResponden pun ditanya siapa pasangan calon presiden yang dinilai paling mampu meneruskan program Jokowi.
Baca Selengkapnya