Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei: 63,2 Persen Pemilih Tak Setuju Pilpres dan Pilkada Digelar Serentak

Survei: 63,2 Persen Pemilih Tak Setuju Pilpres dan Pilkada Digelar Serentak pemungutan suara pilkada di tengah pandemi. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukan masyarakat cenderung memilih Pilkada tidak digelar serentak dengan Pilpres dan Pileg di tahun 2024. Sebesar 63,2 persen responden survei nasional ini menghendaki Pilkada dipisah dengan Pilpres dan Pileg.

"Pemilih pada umumnya 63,2 persen tidak setuju pemilu, pilpres, dan Pilkada dilakukan serentak dalam tahun yang sama pada 2024," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei secara daring, Senin (8/2).

Sementara, yang mendukung Pilkada digelar serentak dengan Pileg dan Pilpres pada 2024 sebanyak 28,8 persen, dan tidak menjawab 7,9 persen.

"Yang menjawab pilihan kedua bahwa pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan presiden dan DPR itu mencapai 63,2 persen," kata dia.

Burhanuddin mengatakan, hasil survei ini memperlihatkan dukungan publik terhadap pemisahan penyelenggaraan Pilkada dengan Pilpres dan Pileg.

"Jadi sebenarnya argumen beberapa partai termasuk Demokrat dan PKS yang menghendaki Pileg Pilpres dan pilkada itu tidak dilakukan di tahun yang sama mendapat dukungan publik mayoritas," jelasnya.

Salah satu faktor publik tidak setuju adanya keserentakan Pilkada adalah tingginya korban jiwa dari petugas lapangan dari KPU.

"Rakyat umumnya tidak bisa memaklumi banyak korban di pihak penyelenggara pemilu serentak 2019 lalu, dan karena itu pemilih umumnya menolak pemilu memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak 54,3 persen," jelasnya.

Mayoritas masyarakat ingin Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun berakhirnya masa tugas kepala daerah, yakni 2022 dan 2023.

"Pemilih nasional umumnya 54,8 persen ingin ada Pilkada 2022 untuk daerah yang kepala daerah yang berakhir masa tugasnya pada tahun tersebut. Juga, Pemilih nasional umumnya (53,7%) ingin ada Pilkada 2023 untuk daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun tersebut," papar Burhanuddin.

Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 1-3 Februari 2021. Survei dilakukan melalui sambungan telepon dengan responden. Sebanyak 1200 responden dipilih secara acak. Margin of error survei kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Survei Populi Center: 64,9 Persen Responden Ingin Pilpres Berjalan Satu Putaran
Survei Populi Center: 64,9 Persen Responden Ingin Pilpres Berjalan Satu Putaran

Survei terkait jumlah putaran Pilpres ini ditanggapi kritis oleh Andi Sinulingga selaku Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran
Survei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran

Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Hanya 68 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya
Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Hanya 68 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.

Baca Selengkapnya
Angka Golput Tinggi, DPR Evaluasi Jadwal Pilkada Berdekatan dengan Pileg dan Pilpres
Angka Golput Tinggi, DPR Evaluasi Jadwal Pilkada Berdekatan dengan Pileg dan Pilpres

DPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya
Maruarar Sirait Sebut Rakyat Ingin Pilpres Satu Putaran, Optimis Prabowo-Gibran Menang
Maruarar Sirait Sebut Rakyat Ingin Pilpres Satu Putaran, Optimis Prabowo-Gibran Menang

Menurut Ara, Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran

Baca Selengkapnya
KPU RI Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak
KPU RI Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak

Untuk tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah 27-29 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada
Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi karena kejenuhan masyarakat akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan.

Baca Selengkapnya
Data KPU: Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Sebesar 71 Persen
Data KPU: Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Sebesar 71 Persen

Ia menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena sebagian besar pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya

Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Pilkada Dilaksanakan Kapan? Catat Tanggalnya & Ini Tahapan Resmi dari KPU
Pilkada Dilaksanakan Kapan? Catat Tanggalnya & Ini Tahapan Resmi dari KPU

Berikut jadwal Pilkada dilakukan kapan beserta tahapannya yang resmi dikeluarkan oleh KPU.

Baca Selengkapnya