Survei: 67,3 persen masyarakat tidak setuju gerakan ganti presiden
Merdeka.com - Survei nasional Y-Publica merilis hasil survei mengenai isu gerakan 2019 ganti presiden. Masyarakat sebanyak 67,3 persen tidak menginginkan Joko Widodo diganti. Sedangkan yang setuju sebanyak 29 persen.
Survei nasional ini memiliki 1.200 responden diambil secara multistage random sampling, mewakili 120 desa dari 34 Provinsi. Survei memiliki 2,98 persen margin of error dalam tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilaksanakan pada 2-12 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka.
Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan, gerakan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap politik. Sebab, dari responden yang mengetahui gerakan tersebut menyebutkan sebagai gerakan di media sosial, dengan persentase 36,4 persen.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang unggul dalam survei Pilkada Jabar? 'Ini nama nama yang muncul di kalangan elite, Dedi Mulyadi muncul dari internal Gerindra, Ilham Akbar Habibie dari Nasdem, Ridwan Kamil dari Golkar,' kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya pada 4 Juli 2024 lalu.
-
Mengapa banyak masyarakat yang tidak setuju Gibran menjadi cawapres? Alasan utama ketidakpantasan Gibran menjadi Cawapres lantaran masyarakat menilai usia Gibran masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
"Sekitar 67,3 persen tidak setuju, 29 persen yang menyatakan setuju. Itu yang kami simpulkan tidak berdampak politik," kata Rudi saat rilis survei di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).
Survei ini juga menemukan bahwa gerakan ganti presiden tidak berpengaruh banyak terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja Joko Widodo. Y-PUBLICA membandingkan dengan survei kepuasan kerja pemerintah oleh Litbang Kompas yang dilakukan 21 Maret-1 April 2018. Y-PUBLICA kepuasan pemerintah berada di 72,5 persen, sedangkan Litbang Kompas berada di 72,2 persen.
"Gerakan itu tidak membuat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu jatuh," jelas Rudi.
Dari 29 persen yang setuju dengan gerakan ganti presiden, tokoh pilihan mereka adalah Prabowo Subianto dengan angka 40,9 persen. Diikuti Agus Harimurti Yudhoyono 11,2 persen, Anies Baswedan 10,9 persen, Gatot Nurmantyo 10,5 persen.
"Mayoritas mengajukan nama Prabowo Subianto, 11 persen AHY, 10 persen Anise, disusul Gatot," kata Rudi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaDenny menjelaskan mayoritas publik ingin presiden yang bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan partai.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaDari publik yang setuju pindah ibu kota, sebesar 39,3 persen mengaku memilih Prabowo sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca Selengkapnya