Survei ASI: Empat Menteri Dinilai Layak Kena Reshuffle
Merdeka.com - Publik merekomendasikan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diganti jika reshuffle kabinet dilakukan hari ini. Hasil tersebut dijabarkan Arus Survei Indonesia bertema Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi dan Peta Elektoral 2024 secara virtual, Rabu (8/9).
Pertanyaan yang diajukan adalah 'jika reshuffle kabinet harus dilakukan saat ini, Kementerian bidang apa menurut Bapak/Ibu/Saudara harusnya diganti'.
Publik menjawab, Kementerian bidang ekonomi paling tinggi direkomendasikan responden sebanyak 38 persen. Kemudian, Kementerian bidang Politik Hukum dan Keamanan 29 persen.
-
Apa fokus utama pemerintahan baru menurut responden? kebanyakan responden (48.3%) memilih mementingkan isu perekonomian, terutama tentang keterbukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan atau gaji, dan menstabilkan harga untuk rakyat.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
Selanjutnya, Kementerian bidang Maritim dan Investasi 13 persen dan Kementerian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di angka 11 persen. Sisanya 9 persen responden menyatakan tidak tahu tidak jawab.
"Ini rekomendasi publik, tapi kita enggak tahu karena ini ukuran kinerja dari publik, pasti kalau Presiden punya kinerja sendiri dalam mengukur kinerja para menterimya," kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan saat memaparkan surveinya, Rabu (8/9).
"Termasuk isu reshuffle ini sangat tepat karena juga menjelang pergantian Panglima barangkali," tambahnya.
Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan metode penarikan sampel adalah multistage random sampling. Jumlah responden yakni 1200 dengan margin of error +/ - 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Pengambilan data survei pada 26 Agustus sampai 3 September 2021. Survei dilakukan dengan cara telesurvei yaitu responden wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Nomor telepon responden dalam survei ini didapat dari database survei tatap muka lembaga Arus Survei Indonesia sejak 2019 hingga 2021.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil survei, kepercayaan publik paling tinggi adalah kepada TNI mencapai 93 persen
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR: Revisi UU Bisa Tambah atau Kurangi Kementerian
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaBerikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDebat cawapres akan digelar KPU di JCC besok Jumat.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.
Baca SelengkapnyaSohibul Iman mengaku tidak masalah dengan survei tersebut
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan memperoleh suara tertinggi berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas
Baca SelengkapnyaTiga paslon yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ialah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan publik terhadap MK di bawah Kejaksaan, Presiden dan TNI.
Baca SelengkapnyaMargin of Error (Mo) survei diperkirakan + 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Selengkapnya