Survei Charta Politika: Mayoritas Masyarakat Sangat Memaklumi Money Politic

Merdeka.com - Charta Politika Indonesia memaparkan hasil survei mengenai money politic atau politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Direktur Charta Politika Indonesia, Muslimin mengatakan, politik uang sangat dimaklumi oleh masyarakat Jakarta serta daerah lainnya saat Pilkada hingga Pemilu.

"Memang mayoritas bahkan sangat tinggi memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima itu. Jadi masyarakat dari Pileg ke Pileg bahkan pilkada kalau kita lihat respon masyarakat cukup memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima hal itu," ujar Muslimin di kawasan Jakarta Selatan, Senin, (11/2).

Namun, kata Muslimin, masyarakat umumnya hanya menerima uang dan belum tentu memilih calon atau pihak yang memberi uang.

"Siapa yang memberikan kita terima soal memilih nanti, karena janji politik Caleg menurut publik belum tentu di tepat," tuturnya.

Muslimin merinci, di Dapil DKI Jakarta 1 pada Pemilu 2019, sebanyak 58,2 persen masyarakat memaklumi politik uang, 31,3 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 10,5 persen.

Untuk Dapil DKI Jakarta 2, sebanyak 47,0 persen masyarakat menjawab bahwa politik uang dapat dimaklumi, kemudian 41,0 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan responden yang tidak menjawab 12,0 persen.

Kemudian, untuk Dapil DKI Jakarta 3, sebanyak 42,6 persen masyarakat memaklumi politik uang, 47,6 persen masyarakat menolak politik uang dan responden yang tidak menjawab 9,8 persen.

Muslimin menambahkan, masyarakat juga menginginkan hadiah berupa sembako, kaos, kalender, mukena, topi, dan payung dalam kampanye. Menurutnya, masyarakat yang menginginkan hadiah berupa sembako untuk Dapil DKI Jakarta 1 sebanyak 30,7 persen, Dapil DKI Jakarta 2 sebanyak 36,0 persen dan Dapil DKI Jakarta 3 sebanyak 40,8 persen.

Dengan hal tersebut, kata dia, politik uang di tengah masyarakat masih tinggi karena kurangnya masalah faktor pendidikan politik itu sendiri. "Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah," ujarnya.