Survei Indikator Unggul, TKN Sebut Serangan Hoaks Tak Berdampak ke Jokowi
Merdeka.com - Survei Indikator memperlihatkan elektabilitas capres petahana Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih terpaut 20 persen, dibandingkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jokowi memiliki elektabilitas 54,9 persen, Prabowo 34,8 persen, dan belum memilih 9,2 persen.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto menilai survei tersebut menegaskan jajaran timses tidak puas diri dan terus kerja keras. Pihaknya bakal tetap mempertahankan strategi yang sudah dijalankan dengan kampanye positif dan tidak termakan hoaks.
"Dengan demikian the power of positive thinking-lah yang menjadi keunggulan Paslon Jokowi-KH Ma'ruf Amin," kata Hasto dalam keterangan pers, Rabu (9/1).
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang unggul dalam survei Pilkada Jabar? 'Ini nama nama yang muncul di kalangan elite, Dedi Mulyadi muncul dari internal Gerindra, Ilham Akbar Habibie dari Nasdem, Ridwan Kamil dari Golkar,' kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya pada 4 Juli 2024 lalu.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Menurutnya hoaks yang dilancarkan kubu Prabowo tidak mempengaruhi elektabilitas. Seperti tergambar dalam survei. Hasto melihat elektabilitas Jokowi tetap tinggi karena rakyat menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya korban fitnah.
"Terbukti bahwa hoaks dan fitnah hanya berdampak pada peningkatan militansi parpol dan tim kampanye masing-masing, tetapi tidak memiliki dampak elektoral yang signifikan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.
Temuan survei itu pun, kara Hasto menegaskan komitmen Jokowi untuk hijrah dari politik hoaks. "Selamat tinggal politik hoaks dan fitnah, berpolitiklah dengan cara-cara yang mencerahkan," pungkasnya.
Survei teranyar oleh Indikator dilakukan dalam rentang waktu 16-26 Desember 2018. Adapun survei ini, memiliki margin of error +/- 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kemudian, responden terpilih dilakukan wawancara lewat tatap muka. Lalu dilakukan quality control secara random sebanyak 20 persen.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni merasa Presiden Jokowi akhir-akhir difitnah karena pernyataan elite politik.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil yang didapat, 86,5 persen warga Jateng masih puas dengan kinerja Jokowi.
Baca SelengkapnyaElektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres naik signifikan mengalahkan Mahfud MD dan Cak Imin.
Baca SelengkapnyaHasil survei 77,2 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja presiden Jokowi, sementara 22 persen merasa kurang puas.
Baca SelengkapnyaJokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.
Baca SelengkapnyaDjayadi menegaskan, Pilkada Jawa Tengah masih sangat cair.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pengaruh Joko Widodo (Jokowi) tidak sebesar ketika masih menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaPeneliti LSI Denny JA Adjie Al Faraby mengatakan, isu-isu soal dinasti politik, demokrasi dilayangkan ke Presiden Jokowi banyak muncul setelah putusan MK.
Baca SelengkapnyaBahlil mencontohkan ketika Jokowi dituduh memberikan bansos untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu capres.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnya