Follow
Survei Polmark: Politik uang masih marak tapi tak efektif ubah pilihan masyarakat
Merdeka.com - Polmark Indonesia merilis hasil laporan bahwa saat ini politik uang tidak lagi mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pemimpinnya. Hal itu dikarenakan pemilih Indonesia sudah semakin mandiri.
"Jadi kalau pertanyaan (politik uang) marak atau tidak, (jawabannya) relatif marak. Apakah (politik uang) efektif atau tidak, (jawabannya) cenderung tidak efektif," ujar CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah di Jakarta Selatan, Selasa (18/9).
Laporan ini merupakan hasil olahan data dari 142 survei PolMark Research Center di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dalam rentang waktu 6 Februari 2012 sampai dengan 11 Juni 2018.
-
Kapan masyarakat Indonesia memilih pemimpin? Pada 14 Februari mendatang, masyarakat Indonesia akan menentukan pilihannya di TPS untuk Pemilu 2024.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Siapa yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih? Partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu dan kontestan.
-
Bagaimana masyarakat memilih pemimpin? Dalam Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling cocok untuk memimpin dan mengelola daerah mereka. Pemimpin yang dipilih melalui Pilkada diharapkan dapat menjadi perwakilan dari keinginan dan aspirasi masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
Metode pengambilan sampel untuk masing-masing survei tersebut adalah multistages random sampling. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah responden atau calon pemilih yang pandangannya tercakup dalam laporan ini adalah 123.330 orang.
Eep tidak memungkiri bahwa penerimaan uang tetap terjadi kepada pemilih di Indonesia. Namun, dampak secara elektoral terhadap pilihan mereka sangat rendah.
"Indikasinya adalah semakin banyak pemilih yang ketika ditanyakan siapakah pihak yang paling berpengaruh dalam membentuk pilihan mereka dan jawaban yang besar itu datang dari diri sendiri. Jadi bertumpu pada diri sendiri," jelas Eep.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca Selengkapnya
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.
Baca Selengkapnya
Dalam orasi ilmiahnya, Burhanuddin mengangkat tema ‘Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi’
Baca Selengkapnya
Burhanuddin Muhtadi menilai efek bansos tidak signifikan pada Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya
Burhanuddin Muhtadi Sentil Jual Beli Suara hingga Politik Uang saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Prabowo mempersilakan masyarakat memilih sosok lain, jika ada sosok yang dinilai lebih baik darinya
Baca Selengkapnya
Di antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca Selengkapnya
Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Responden yang sama sekali tidak pernah menerima bansos tetap menempatkan Prabowo-Gibran 56,9%.
Baca Selengkapnya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca Selengkapnya