Survei sebut kinerja DPR paling tak memuaskan, Setya Novanto santai
Merdeka.com - Hasil survei Pol-Tracking Institute menyebut DPR RI sebagai lembaga yang kinerjanya paling mengecewakan. Hasil survei ini pun ditanggapi santai oleh Ketua DPR Setya Novanto.
"Apapun yang diberikan pada pimpinan DPR maupun anggota DPR, menjadi masukan bagi seluruh anggota DPR. Kami tetap beri apresiasi apapun masukannya," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/5).
Kenyataannya, produktifitas DPR patut menjadi sorotan. Meskipun sudah 5 kali reses yang dijalani oleh DPR, sampai saat ini baru 2 RUU yang berada dalam pembahasan mereka, dari total 37 RUU yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2015 ini.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Menaggapi hal ini, Setya mengatakan pihaknya sudah melakukan percepatan, guna mengejar ketertinggalan pembahasan 35 RUU lainnya. Namun, Setya mengaku dibutuhkan juga koordinasi dengan Pemerintah, guna menyelesaikan semua target pembahasan yang harus diselesaikan oleh DPR sepanjang tahun 2015 ini.
"Sampai saat ini, komisi dan AKD sedang bekerja keras dan tanpa lelah menyelesaikan program-program legislasinya. DPR sudah buat terobosan dengan menambah hari legislasi seminggu dua kali, untuk mempercepat legislasi," ujar Setya Novanto.
"Kemarin saya sudah sampaikan ke presiden, dan saya mengimbau agar pemerintah juga harus aktif," pungkasnya.
Diketahui, lembaga survei Pol-Tracking Institute, menyelenggarakan survei nasional sejak 23-31 Maret 2015, dengan melibatkan 1.200 responden yang berasal dari seluruh Indonesia. Margin of error dari survei sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam pemaparan hasil survei tersebut, Pol-Tracking menunjukkan peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi, berada pada lembaga KPK. Sedangkan, peringkat paling atas bagi lembaga yang kinerjanya tidak memuaskan adalah DPR, Partai Politik, dan Polri. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPuan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, hasil survei LSI merupakan buah kerja keras dari semua pihak yang tak pernah lelah turun menyapa.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hasil survei tersebut, Ganjar mengaku tak masalah
Baca SelengkapnyaElektabilitas tiga calon presiden; Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan saling salip. Terpotret dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaApabila dirinci sebanyak 17,4 persen responden merasa sangat puas dan 69,1 persen responden cukup puas.
Baca SelengkapnyaPeneliti LSI Denny JA Adjie Al Faraby mengatakan, isu-isu soal dinasti politik, demokrasi dilayangkan ke Presiden Jokowi banyak muncul setelah putusan MK.
Baca Selengkapnya