Survei SMRC: 68 Persen Rakyat Indonesia Percaya Pemilu 2019 Jurdil
Merdeka.com - Proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berujung sidang gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kubu Pasangan 02, Prabowo-Sandiaga, menilai ada kecurangan dalam pelaksanaan pilpres kali ini.
Survei terbaru Saiful Mujani and Consulting (SMRC), justru menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia percaya Pemilu 2019 berlangsung jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia.
Direktur program SMRC, Sirojudin Abbas, mengungkapkan sebanyak 68-69 persen warga menganggap pemilu jurdil.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
-
Kenapa suara Partai Demokrat merosot? Merosotnya perolehan suara ditengarai karena konflik internal dan beberapa tokoh partai yang terciduk kasus korupsi.
-
Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil pemilu? Hasil pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks politik suatu negara. Beberapa faktor yang umumnya dapat memengaruhi hasil pemilu meliputi: 1. Kandidat dan Partai Politik, 2. Isu Pemilu, 3. Faktor Ekonomi, 4. Media Massa, 5. Partisipasi Pemilih, 6. Sistem Pemilu, 7. Peraturan Pemilu, 8. Sentimen Publik, 9. Dukungan Elektoral, 10. Perubahan Demografis.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Sementara masyarakat yang tidak percaya pemilu berlangsung jurdil sebanyak 27-28 persen," kata Abbas saat memaparkan hasil surveinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).
Menurut Abbas, kepercayaan publik tentang kualitas pemilu tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2004 dan 2009. Pada 2004, sebanyak 67 persen masyarakat menilai pemilu berlangsung jurdil. Begitu juga pada 2009, 70,7 persen masyarakat yakin pemilu berlangsung jurdil.
Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan adanya penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi seusai peristiwa kerusuhan 21-22 Juni lalu.
"Kepuasan atas kualitas demokrasi turun dari 74 persen pada April 2019 menjadi 66 persen pada Juni 2019.
SMRC membeberkan indikator kualitas demokrasi yang menunjukkan angka penurunan kualitas demokrasi sebagai berikut:
43% menganggap masyarakat saat ini takut bicara politik, sementara 2014 angka hanya 17 persen
28% warga menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi, pada 2004 angkanya 28%
38% menjamu warga sering merasa takut dengan perlakuan semena-mena aparat hukum, pada 2014 angka 24%
21% menilai warga sering takut ikut organisasi politik, tahun 2014 angka 10 persen
25% menilai warga sering takut menjalankan agama, pada 2014 angka hanya 7 persen.
Selain itu, warga yang menikahi kondisi politik saat ini buruk juga mengalami peningkatan dibandingkan 2014 yang 20 %data ini menjadi 33%.
SMRC mewawancarai 1.220 responden di seluruh Indonesia pada 20 Mei- 1 Juni. Adapun margin error 3,05.
Rusuh 21-22 Mei Tak Berdampak Serius Pada Ekonomi Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Abbas menyebut penurunan persepsi kualitas demokrasi dan politik saat ini tidak berdampak serius terhadap kondisi ekonomi, penegakan hukum dan keamanan.
"Survei SMRC menunjukkan hanya 17 persen warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk," kata Abbas
Mayoritas masyarakat, lanjut Abbas, menilai demokrasi masih pilihan sistem terbaik bagi Indonesia.
"86 persen warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia, 91 persen menganggap penting kebebasan untuk mengkritik pemerintah," tandasnya
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca Selengkapnya52,2 persen publik tidak tahu KPU sudah memutukan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasyim, catatan 74 persen menjadi penanda untuk evaluasi perbaikan kinerja agar lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaPenilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaTingkat kepuasan kinerja pemerintah mempengaruhi pilihan capres-cawapres di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya