Survei SMRC: Kinerja tidak memuaskan, dukungan buat Jokowi melemah
Merdeka.com - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memberi pesan penting untuk pemerintahan Jokowi-JK. Dari jajak pendapat yang digelar Juni 2015 menunjukkan, mayoritas warga Indonesia menyatakan kurang/tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama ini.
Tepatnya ada sekitar 56% warga yang menganggap kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi, sementara yang menyatakan sangat/cukup puas hanyalah 41%.
Ini merupakan salah satu hasil temuan utama penelitian yang dipresentasikan Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan dalam diskusi Evaluasi Publik Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi yang digelar di kantor SMRC, Jakarta, Kamis 9 Juli 2015.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Namun demikian, kabar baiknya bagi Jokowi, sebagian besar warga masyarakat tetap mempercayai Jokowi," kata Djayadi.
Penelitian yang melibatkan 1.220 responden di 34 Provinsi ini menunjukkan 55% masyarakat Indonesia cukup/sangat yakin bahwa Jokowi akan mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik di masa datang. Yang kurang/tidak yakin mencapai 48%.
Lebih jauh lagi, kendatipun kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi, sekitar 68% warga menganggap Jokowi tidak boleh diturunkan sebelum Pemilu 2019. Hanya 13,2% warga menganggap Jokowi harus diturunkan. "Ini menunjukkan Indonesia memiliki warga negara yang kritis tapi tidak anarkis," imbuh Djayadi.
Menurut Djayadi hasil penelitian ini menunjukkan rakyat mendesak agar kinerja pemerintah diperbaiki dengan tetap menjaga proses politik secara konstitusional. "Secara konsitusional, Presiden tidak boleh diberhentikan di luar Pemilu hanya karena kinerjanya tidak memuaskan. Namun Jokowi harus mencegah kondisi nasional terus memburuk, terutama di bidang ekonomi, agar masyarakat tidak menjadi anarkis dan meruntuhkan demokrasi," jelasnya.
Djayadi melihat Jokowi masih memiliki dukungan cukup kuat walau melemah. Penelitian menunjukkan mereka yang dalam Pemilu 2014 mendukung Jokowi sebagai Presiden pun tetap menunjukkan dukungan. Hanya 11% warga yang dalam Pemilu 2014 memilih Jokowi, sekarang menyatakan menyesal memilih Jokowi. Sebaliknya, hampir 88% pemilh Jokowi menyatakan ‘tidak menyesal’ pada 2014 memilih Jokowi.
Bagaimanapun, pemerintah harus sadar bahwa secara umum masyarakat nampak cenderung tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Sekitar 31,5% warga menyatakan kondisi ekonomi Indonesia sekarang lebih buruk daripada tahun lalu, sementara yang menyatakan lebih baik hanya 24%.
Dalam hal politik, 37,5% warga menganggap kondisi politik Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 21,6%.
Sedangkan dalam hal hukum, 38% warga menyatakan kondisi hukum Indonesia buruk sementara yang menyatakan baik hanya 32%.
Bila dibandingkan pemerintahan SBY, citra Jokowi tertinggal jauh. Bila kini hanya 40,7% warga yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, dalam periode yang sama lima tahun yang lalu, terdapat 70% warga yang menyatakan puas dengan kinerja SBY.
Penelitian ini juga memberikan informasi tentang corak menteri seperti apa yang disukai masyarakat. Di antara kementerian yang ada, kementerian yang paling menonjol disukai masyarakat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat 27% warga yang menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian dengan Kinerja Terbaik.
Secara mengejutkan, yang menempati peringkat kedua dalam jajaran kementerian adalah Kementerian Agama. Sekitar 8% warga menyebut Kementerian Agama sebagai Kementerian dengan Kinerja Terbaik. Baru kemudian disusul oleh Kementerian Kesehatan (4,6%), Sosial (4,6%) dan Pertanian (4,2%).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
80 persen pemilih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaSampel sebanyak 1.217 responden dipilih melalui kombinasi random digital dialling (RDD) (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Baca SelengkapnyaSaat disinggung banyaknya masyarakat Jawa Tengah yang masih bimbang, Jokowi minta kedua calon agar bisa meyakinkan
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil yang didapat, 86,5 persen warga Jateng masih puas dengan kinerja Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaHasil survei 77,2 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja presiden Jokowi, sementara 22 persen merasa kurang puas.
Baca SelengkapnyaPSI hanya menarik 3 persen dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaPopulasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca Selengkapnya