Survei SMRC: Publik Nilai Kondisi Politik Dua Tahun Terakhir Memburuk
Merdeka.com - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi’ secara online di Jakarta pada 19 Oktober 2021. Hasilnya, hanya 26,8 persen publik Indonesia menilai kondisi politik nasional sekarang secara umum baik.
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, warga yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik sekitar 26,8 persen. Sementara yang menilai buruk atau sangat buruk 24,4 persen, dan ada 37,1 persen yang menilai sedang saja. Masih ada 11,7 persen yang menjawab tidak tahu.
Dia menjelaskan bahwa terjadi penurunan persepsi positif masyarakat pada kondisi politik sejak tahun lalu.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
“Kondisi politik dinilai memburuk dalam 2 tahun terakhir,” katanya dalam rilis daring, Selasa (19/10).
Abbas mengungkapkan, dari September 2019 ke September 2021, yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik mengalami penurunan yang cukup drastis dari 41 persen menjadi 26,8 persen. Sebaliknya yang menilai buruk atau sangat buruk naik dari 14,5 persen menjadi 24,4 persen.
“Sentimen positif warga terhadap kondisi politik mengalami penurunan pada masa Covid-19, dan belum kembali ke posisi normal sebelum ada pandemi ini,” jelasnya.
Adapun survei digelar pada 15 - 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaKepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.
Baca SelengkapnyaSurvei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaNama baik Polri sempat tercoreng akibat sejumlah kasus yang menyeret polisi dalam berbagai kasus hukum.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum meningkat dari periode September 2023.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon.
Baca Selengkapnya