Survei-survei ini mencatat tren Jokowi turun, apa penyebabnya?
Merdeka.com - Beberapa lembaga survei memotret tren naik dan turunnya Jokowi menjelang Pilpres 2019. Beberapa kali lembaga survei merilis, tren Jokowi pernah naik, tapi juga pernah turun. Baik itu dari sisi elektabilitas dan kepuasan publik atas kinerja pemerintah.
Untuk tren turun, ada tiga lembaga survei yang telah merilisnya ke publik. Mengapa tren Jokowi bisa turun? Berikut ulasannya:
Elektabilitas turun usai pilih Maruf Amin
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 12-19 Agustus 2018 pernah melakukan survei tingkat elektabilitas Jokowi. Dari hasil survei itu, elektabilitas Jokowi mengalami penurunan setelah memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Sebelum memilih Ma'ruf Amin, elektabilitas Joko Widodo mencapai 53,6 persen. Namun, saat dipasangkan dengan mantan Rais Aam PBNU tersebut, elektabilitas turun menjadi 52,2 persen.
"Ada tren penurunan yang terjadi pada elektabilitas Jokowi ketika berpasangan dengan KH Ma'ruf. Sebaliknya elektabilitas Prabowo naik ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno," kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Kantor LSI.
Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Metode wawancara tatap muka dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Apresiasi publik juga menurun
Survei terhadap Jokowi tidak hanya menyoroti mengenai elektabilitasnya sebagai capres 2019. Akan tetapi kinerja dalam pemerintahan tak luput diteliti oleh lembaga survei.
Seperti dalam survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018. Hasilnya jika apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan. Di mana apresiasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK hanya 65,3 persen. Padahal pada April 2018 berada di angka 72,2 persen.
Penurunan apresiasi terjadi di bidang hukum dan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, kondisi ekonomi, atau pertanyaan tentang sejumlah proses hukum.
Dari Februari-September 2018 terus turun
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tren elektabilitas Jokowi-Ma'ruf mengalami penurunan. Di mana elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 57,7 persen. Hal ini berdasarkan hasil survei pada September 2018.
Padahal pada Februari 2018, elektabilitas Jokowi mencapai 61,8 persen. Pada Maret 2018, angkanya menurun menjadi 60,6 persen. Elektabilitas Jokowi kembali melemah pada Juli 2018 sebesar 59,9 persen dan September turun lagi 2,9 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai dari tren elektabilitas itu, Jokowi-Ma'ruf belum aman untuk memenangkan Pilpres 2019. "Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tinggi, tapi masih termasuk kategori belum aman," kata Burhanuddin.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca Selengkapnya"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBelum tentu adanya korelasi kepuasan Jokowi dengan elektabilitas Gibran.
Baca SelengkapnyaTingginya kepuasan masyarakat ini menjadi bukti bahwa kerja keras pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaDari Oktober 2023, elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan dari 20,8 persen, lalu 19,7 persen dan 19,1 persen di Desember 2023
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaPenurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud dinilai karena blunder gaya kampanye yang menyerang Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPenarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Baca Selengkapnya