Survei: Tingkat Kepercayaan Publik pada Data Pemerintah soal Covid-19 Rendah

Merdeka.com - Charta Politika mengeluarkan hasil rilis survei terbaru mengenai isu pandemi Covid-19 di Indonesia. Survei digelar Februari-Maret 2021 dengan melibatkan 1.200 responden melalui langsung ataupun telepon.

Hasilnya, 51,1 persen responden menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah berjalan baik dan sangat baik. Sementara 45,6 persen responden merasa pemerintah buruk dan sangat buruk dalam penanganan pandemi.

Untuk tingkat kepercayaan publik terhadap data yang dirilis pemerintah soal Covid-19, mayoritas atau 53,1 persen sangat percaya dan percaya dengan data pemerintah. Sebagian lagi, 43,3 persen kurang percaya dan tidak percaya sama sekali dengan data pemerintah.

“Kemampuan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 dan kepercayaan terhadap data terkait Covid-19 yang disajikan oleh pemerintah tergolong rendah,” jelas Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam rilis surveinya, Kamis (12/9).

Responden kemudian disajikan sejumlah pilihan tentang dampak yang paling dirasakan selama pandemi yang sudah berjalan 1,5 tahun di Indonesia. Hasilnya, berkurangnya penghasilan paling tinggi yakni 60,3 persen. Kehilangan pekerjaan (16,1 persen), harus belajar dari rumah (6,0 persen) dan membiasakan melaksanakan 5 M (3,1 persen), lalu harus bekerja dari rumah (2,6 persen) serta lebih taat beribadah (2,0 persen). Sisanya, 10,0 persen memiilh tidak menjawab.

Charta juga mensurvei tentang penerimaan program vaksinasi di masyarakat. Mayoritas atau 72,4 persen bersedia ikut program vaksinasi. Sementara 23,9 persen tidak bersedia divaksinasi. Sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

"Dilihat dari sisi tren, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi terus mengalami peningkatan," katanya.

Survei ini juga memotret tentang kendala program Vaksinasi pemerintah. Hasilnya, 29,4 persen responden menjawab ketidakjelasan informasi mengenai vaksinasi. Kemudian, 26,3 persen masyarakat merasa tidak percaya dengan Covid-19. 17,3 persen merasa distribusi vaksin jadi kendala. 11,2 persen fasilitas kesehatan yang terbatas. Lalu 7,5 persen jumlah tenaga kesehatan yang sedikit menjadi kendala.

Masyarakat menolak diberlakukan denda terhadap yang menolak vaksinasi, dan kendala vaksinasi 
Covid-19 dikarenakan ketidakjelasan informasi mengenai vaksinasi,” jelas Yunarto.

Kriteria responden ialah mereka yang telah berusia di atas 17 tahun.

Sementara itu sampling yang dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap Provinsi.

Chatra Politika menetapkan margin of error sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dan menetapkan quality control di angka 20 persen untuk menguji validitas data survei.