Survei Ungkap Kepercayaan ke Parpol Rendah, PDIP Duga Imbas Sistem Coblos Caleg

Merdeka.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR/DPRD sangat rendah. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, hal tersebut diakibatkan oleh sistem pemilu proporsional terbuka.

"Ketika proporsional terbuka itu diterapkan, diiringi dengan liberalisasi politik, maka partai ini meluntur dan kemudian muncul lah kontestasi-kontestasi dengan segala cara hanya berbataskan popularitas," kata Hasto kepada wartawan, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Hasto menjelaskan dengan sistem proporsional terbuka, anggota dewan di seluruh tingkatan yang terpilih akan mendorong adanya politik elektoral. Dari situ, akan ada politik anggaran untuk kepentingan anggota dewan tersebut.

"Produktivitas di parlemen itu menjadi turun dibandingkan ketika kita menerapkan sistem proporsional tertutup. Jadi apa yang disampaikan LSI sebagai bukti bahwa di dalam demokrasi yang sangat liberal dengan proporsional terbuka memang mengandung banyak persoalan," ujar Hasto.

"Kemudian memundurkan kualitas demokrasi ditinjau dari penggunaan politik anggaran, jebakan populisme, kemudian mekanisme pelembagaan di internal partai, kaderisasi di internal partai sehingga yang tampil hanya berbasiskan popularitas dan juga menyuburkan nepotisme," tambahnya.

Tak hanya itu, Hasto pun menyebut bahwa proporsional terbuka memunculkan pratek nepotisme dalam pemerintahan.

"Mengingat demi demokrasi elektoral proporsional terbuka banyak saudara, istri, anak dari pejabat, yang kemudian dicalonkan dan pembajakkan kader-kader partai juga dilakukan hanya untuk mengejar elektoral itu," kata Hasto.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan, DPR/DPRD menjadi lembaga yang dipercaya urutan ke-14 dan partai politik berada di urutan ke-13 berdasarkan survei dilakukan LSI. Sementara lembaga negara di posisi ke-12 institusi kepolisian, pengadilan ke-11 dan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke-10.

"Paling bawah adalah lembaga politik dan lembaga penegakan hukum Selain KPK ya. Yaitu partai politik bersama DPRD yang paling bawah diikuti sedikit lebih baik polisi, pengadilan dan Kejaksaan Agung," kata Djayadi saat jumpa pers hasil survei secara virtual, Rabu (1/3).

Adapun untuk data kepercayaan publik kepada partai politik mencapai 7 persen, cukup percaya 51 persen (total 58 persen), kurang percaya 29 persen, tidak percaya sama sekali 6 persen, tidak tahu/tidak jawab 7 persen.

Sementara DPR/DPRD sangat percaya 7 persen, cukup percaya 51 persen (total 58 persen) kurang percaya 31 persen, tidak percaya sama sekali 5 persen, tidak tahu/tidak jawab 6 persen.

Lalu, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kepercayaan publik rendah kepada dua institusi turut berdampak kepada apresiasi masyarakat.

"Kalau trust buruk jangankan kebijakan yang baik, kebijakan yang benar pun sulit untuk mendapatkan apresiasi publik. Kalau trust lembaga buruk ini yang menjelaskan data menunjukan trust terhadap Partai dan DPR kan rendah," kata Burhanuddin selaku narasumber yang hadir dalam rilis survei LSI tersebut.

Maka dari itu, Burhanuddin menyebut apapun yang dilakukan oleh Partai Politik dan DPR/DPRD akan dipersepsikan buruk. Padahal, belum tentu semua kebijakan DPR atau langkah partai politik salah.

"Belum tentu ada beberapa yang menurut saya benar juga. Tetapi karena trust mereka rendah apapun dinilai buruk nah yang ideal adalah trustnya tinggi sehingga mampu mempermudah kebijakan publik gitu," kata dia.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com