Surya Paloh bingung Golkar mana yang mau dukung Jokowi-JK

Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memberikan tanggapan terkait potensi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mendukung pemerintah. Surya mengaku belum memberikan masukan ke Presiden Jokowi karena Golkar tidak mempunyai legalitas kepengurusan yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Saya belum tahu, masalahnya sekarang SK Menkum HAM nya sudah dicabut. Golkar yang mana, saya tidak bisa memberikan referensi nih," kata Surya di JIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).

Namun, katanya, jika saja SK Menkum HAM tidak dicabut dan salah satu kubu misal, kubu Agung Laksono masih memiliki status hukum, dia mengaku akan menyambut baik rencana itu.

"Kalau dulu SK Menkum HAM belum dicabut, misalnya Bung Agung Laksono sebagai Ketum bergabung, saya pikir baik. Kalau sekarang saya belum bisa kasih komentar ya," jelasnya.

Kendati demikian, mantan politisi Golkar ini mengungkapkan masih terbuka peluang bagi salah satu kubu dari partai beringin ini untuk bergabung. Jika terealisasi, dia menambahkan partainya terbuka dan memberikan dukungan jika diminta.

"Semua peluang harusnya dibuka ya," tandasnya.

Seperti diketahui Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1). Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.

"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Selasa (5/1). (mdk/ian)