Follow
Surya Paloh di pusaran suap PTUN Medan, KPK diminta tak tebang pilih
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tebang pilih mengusut tuntas kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Walaupun harus memeriksa Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang merupakan salah satu penyokong utama Presiden Joko Widodo.
"Kalau menurut saya semua sama kedudukannya dalam hukum, di dalam pemerintahan dan itu konstitusi dan KPK tidak boleh tebang pilih, KPK juga tidak boleh dijadikan alat politik, apalagi dijadikan alat politik kekuasaan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).
Lebih jauh Fadli berharap lembaga antirasuah tak takut mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan Surya Paloh maupun Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dalam kasus yang berawal dari penyelewengan dana bantuan sosial Sumatera Utara itu.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa KPK tidak membela Firli Bahuri? 'Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen,' kata Alex. 'Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu,' Alex menambahkan.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa KPK menyita aset Rafael Alun? Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
"Yang dijadikan dugaan dan apalagi sudah mempunyai bukti itu harus diproses termasuk pejabat yang dekat dengan kekuasaan atau partai yang mengusung kekuasaan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Bahkan, sebelum ditanya oleh awak media, dia langsung menyatakan kesiapannya itu.
"Sebelum kalian (wartawan) tanya. Saya pastikan akan datang jika memang diperlukan," kata Surya Paloh usai menghadiri perayaan ulang tahun Fraksi NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/10).
Surya Paloh juga mengakui ihwal pertemuan antara Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istrinya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan juga Ketua Mahkamah Dewan Partai NasDem saat itu, OC Kaligis seperti yang diutarakan oleh istri Gatot.
Namun, pertemuan tersebut, kata dia, hanya sebatas sebagai sarana untuk mendamaikan hubungan Gatot dengan Erry yang merenggang.
Sehingga, dia membantah pertemuan tersebut juga diperuntukkan untuk membahas perihal kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.
"Kamu lihat wajah saya apakah saya berbohong. Satu kalimat pun tidak ada (membicarakan kasus suap hakim PTUN Medan). Satu kata pun tidak ada. Minta ketemu ini, ketemu itu, tidak ada," tegasnya.
Bahkan, untuk membuktikan ucapannya itu, dia bahkan menyatakan kesiapannya apabila memang diperlukan rekonstruksi ulang pertemuan itu.
"Jadi kalau memang diperlukan rekonstruksi ulang saja," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Surya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca Selengkapnya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca Selengkapnya
Firli berharap tak ada politik uang dalam kontestasi lima tahunan ini.
Baca Selengkapnya
Ali memastikan tugas KPK sebagai lembaga pencegahan tindak pidana korupsi berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud meminta agar seluruh pihak tak mencurigai atas pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh mengatakan, apabila ada ketidakadilan maka rakyat bakal terus menggugat negara dan penguasanya.
Baca Selengkapnya
Pesan itu disampaikan Surya Paloh usai dilaporkan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan diusut KPK diduga menyeret Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya
Menurutnya, bodoh kalau seorang ketua umum akan membubarkan partai akibat kader bermasalah.
Baca Selengkapnya
Kalau terlalu kelihatan memaksa, maka apa yang diinginkan PAN tidak akan terjadi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto memberikan jatah menteri untuk Partai NasDem.
Baca Selengkapnya
Paloh menyebut awalnya penyelewengan hanya terjadi di level tertentu. Kini dapat disaksikan jelas terjadi hampir di semua level.
Baca Selengkapnya