Surya Paloh sebut polisi bisa larang deklarasi #2019GantiPresiden di CFD
Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ikut angkat bicara soal rencana Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden di Car Free Day, Minggu (6/5). Dia mengingatkan, deklarasi semacam itu tidak diperbolehkan. Itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas kendara Bermotor. Jika aksi itu mendapat izin Pemprov DKI, maka akan muncul ketidakkonsistenan.
"Tapi pada dasarnya Car Free Day bukan dilakukan untuk event politik ya. Kalau masuk ke sana dengan kesadaran memang sengaja melaksanakan aktivitas kegiatan politik pada Car Free Day, ya kita sendiri yang sebenarnya tidak konsisten. Harusnya bukan Car Free Day lagi namanya," kata Paloh di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/5).
Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa memberi tindakan dan menghalau aksi tersebut. Karena semua aksi itu sudah dilarang dalam Pergub.
-
Apa yang dilakukan polisi tersebut? Penyidik menetapkan Bripka ED, pengemudi mobil Toyota Alphard putih yang viral, sebagai tersangka karena melakukan pengancaman dengan pisau terhadap warga.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Apa yang Brigjen Sabilul Alif lakukan saat Car Free Day? Dalam postingannya, Pak Sabilul Alif menulis pengalamannya saat Car Free Day di Darmo, Surabaya: Ditanya oleh salah satu polisi yang tengah bertgas, 'Sepedanya rusak ndan? Nggak, saya mau sapa anggota saja. Selamat bertugas di hari Minggu, pak...''.Ia terus menjelajah kota Surabaya hingga mencapai Semenanjung Surabaya Barat, tanpa lelah mengayuh sepeda lipat berwarna merahnya.
-
Apa yang diminta oleh polisi kepada pemobil tersebut? Dalam video yang direkam dari arah kursi penumpang belakang itu, nampak dan terdengar pak polisi meminta Rp150 ribu kepada pemobil.
-
Bagaimana polisi mengancam pemobil tersebut? Dia bahkan mengatakan jika memang si pemobil tak mau memberi sesuai yang dia minta maka SIM nya bakal ditahan dan ditilang.
"Saya pikir aparat keamanan harusnya bisa (mencegah) karena kita mempunyai sebagai koridor dan batasan-batasan," ujarnya.
"Tapi kalau aparat keamanannya membiarkan enggak bisa menghalau dan biasa saja sayang saja gitu," sambungnya.
Paloh hanya menganggap aksi ini untuk menarik simpati saja. Dia mengimbau warga untuk berusaha melakukan kegiatan yang lebih produktif dibandingkan hanya memperjelas perbedaan jelang Pilpres 2019.
"Saya pikir memang kalau saya melihatnya itu sesuatu yang sebenarnya bagaimana menarik perhatian pada semua pihak baik yang bersimpati maupun yang tidak bersimpati," ungkapnya.
Diketahui, tersebar undangan deklarasi relawan #2019GantiPresiden yang akan diselenggarakan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5), ketika hari bebas kendaraan (car free day).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan membersihkan kegiatan politik di CFD. Namun, dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan penataan secara santun.
"Oh akan kita garuk. Kita akan peringatkan dengan sopan dan santun. Tindakan di luar Pergub kita arahkan ke luar CFD," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (4/5).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaSelain pose jari, polisi dilarang untuk mengomentari foto pasangan capres-cawapres di media sosial.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaCALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye Pemilu atau memihak pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca Selengkapnya