Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Surya Paloh sebut polisi bisa larang deklarasi #2019GantiPresiden di CFD

Surya Paloh sebut polisi bisa larang deklarasi #2019GantiPresiden di CFD Atribut 2019 Ganti Presiden di CFD. ©2018 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ikut angkat bicara soal rencana Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden di Car Free Day, Minggu (6/5). Dia mengingatkan, deklarasi semacam itu tidak diperbolehkan. Itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas kendara Bermotor. Jika aksi itu mendapat izin Pemprov DKI, maka akan muncul ketidakkonsistenan.

"Tapi pada dasarnya Car Free Day bukan dilakukan untuk event politik ya. Kalau masuk ke sana dengan kesadaran memang sengaja melaksanakan aktivitas kegiatan politik pada Car Free Day, ya kita sendiri yang sebenarnya tidak konsisten. Harusnya bukan Car Free Day lagi namanya," kata Paloh di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (4/5).

Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya bisa memberi tindakan dan menghalau aksi tersebut. Karena semua aksi itu sudah dilarang dalam Pergub.

Orang lain juga bertanya?

"Saya pikir aparat keamanan harusnya bisa (mencegah) karena kita mempunyai sebagai koridor dan batasan-batasan," ujarnya.

"Tapi kalau aparat keamanannya membiarkan enggak bisa menghalau dan biasa saja sayang saja gitu," sambungnya.

Paloh hanya menganggap aksi ini untuk menarik simpati saja. Dia mengimbau warga untuk berusaha melakukan kegiatan yang lebih produktif dibandingkan hanya memperjelas perbedaan jelang Pilpres 2019.

"Saya pikir memang kalau saya melihatnya itu sesuatu yang sebenarnya bagaimana menarik perhatian pada semua pihak baik yang bersimpati maupun yang tidak bersimpati," ungkapnya.

Diketahui, tersebar undangan deklarasi relawan #2019GantiPresiden yang akan diselenggarakan di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5), ketika hari bebas kendaraan (car free day).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan membersihkan kegiatan politik di CFD. Namun, dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan penataan secara santun.

"Oh akan kita garuk. Kita akan peringatkan dengan sopan dan santun. Tindakan di luar Pergub kita arahkan ke luar CFD," katanya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (4/5).

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jenderal Agus Subiyanto: TNI Tidak Boleh Berpolitik!
Jenderal Agus Subiyanto: TNI Tidak Boleh Berpolitik!

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.

Baca Selengkapnya
KPU Jateng Soal Pilkada: Presiden Tidak Boleh Mengikuti Kampanye
KPU Jateng Soal Pilkada: Presiden Tidak Boleh Mengikuti Kampanye

KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu

Baca Selengkapnya
Cegah Kerusuhan, Kapolri Minta Warga Tak Puas Hasil Pemilu 2024 Jangan Anarkis
Cegah Kerusuhan, Kapolri Minta Warga Tak Puas Hasil Pemilu 2024 Jangan Anarkis

Kapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.

Baca Selengkapnya
Polisi Dilarang Pose Jari Dukung Capres, Bisa Dipecat Tidak Hormat Jika Melanggar
Polisi Dilarang Pose Jari Dukung Capres, Bisa Dipecat Tidak Hormat Jika Melanggar

Selain pose jari, polisi dilarang untuk mengomentari foto pasangan capres-cawapres di media sosial.

Baca Selengkapnya
Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Bawaslu Ingatkan Potensi Pelanggaran Pemilu
Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, Bawaslu Ingatkan Potensi Pelanggaran Pemilu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
Soal Kasus Aiman Witjaksono, Polri Tegaskan Setiap Perbuatan Harus Dipertanggungjawabkan
Soal Kasus Aiman Witjaksono, Polri Tegaskan Setiap Perbuatan Harus Dipertanggungjawabkan

Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Heru Budi Minta Lurah dan Camat Hafalkan Lokasi Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye
Heru Budi Minta Lurah dan Camat Hafalkan Lokasi Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.

Baca Selengkapnya
Kelompok Pemerhati Hukum Konstitusi Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada: Patuhi Putusan MK
Kelompok Pemerhati Hukum Konstitusi Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada: Patuhi Putusan MK

CALS mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi.

Baca Selengkapnya
Sejumlah Syarat dan Larangan untuk Presiden jika Ikut Kampanye: Cuti & Tidak Buat Keputusan Untungkan Capres
Sejumlah Syarat dan Larangan untuk Presiden jika Ikut Kampanye: Cuti & Tidak Buat Keputusan Untungkan Capres

Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye Pemilu atau memihak pada salah satu pasangan Capres-Cawapres.

Baca Selengkapnya
Polisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres
Polisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres

Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak
Reaksi Prabowo soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Berpihak

Sudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.

Baca Selengkapnya