Follow
Surya Paloh Soal Wacana Amandemen UUD 45: Kalau Tidak Memungkinkan Untuk Apa?
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, masih melakukan kajian terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945. Dalam sidang tahunan MPR, salah satu poin rekomendasi untuk periode berikutnya adalah menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Paloh mengatakan, kalau memang GBHN hal yang baik, patut didukung. "Itu sedang kita kaji kalau memang bagus kita dukung, kalau masih kuang bagus kita perbaiki," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Namun, Paloh juga melihat pesimis wacana tersebut. Menurutnya, kalau tidak memungkinkan menghidupkan kembali GBHN, untuk apa amandemen terbatas dilakukan.
-
Kapan amandemen pertama UUD 1945 terjadi? Setelah amandemen pertama pada tahun 1999, pasal 7 UUD 1945 ditambahkan dengan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
-
Apa visi masa depan PAN? Kedaulatan pangan menjadi salah satu isu yang akan dikawal Partai Amanat Nasional (PAN) ke depan.
-
Bagaimana AHY mau revisi UU Pemilu? AHY meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk mendorong revisi UU Pemilu.
-
Apa prioritas utama NasDem dalam Pilgub Jakarta 2024? 'Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino habis itu yang lain-lain kita lihat nanti. PKS juga punya nama, PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah,' kata Willy kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).
-
Kenapa AHY mau revisi UU Pemilu? AHY berpesan supaya revisi UU Pemilu diprioritaskan dibanding undang-undang lainnya. 'Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu,' ujar AHY.
-
Mengapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode.
"Kalau tidak memungkinkan untuk apa. Jadi sedang dikaji sedang pengkajian," ucapnya.
Diberitakan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung wacana kembalinya dihidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pidato di sidang paripurna tahunan MPR tahun 2019. Dia mengatakan, hasil diskusi dengan sejumlah pihak merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 menindaklanjuti tentang perlunya menyusun sistem seperti GBHN.
"Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Zulkifli Hasan mengatakan, sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN diperlukan mengingat negara seluas Indonesia perlu pegangan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Menurut dia, haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Wacana amandemen UUD 1945 dihembuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla
Baca Selengkapnya
Bamsoet membantah pihaknya telah memutuskan bahwa pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Surya Paloh melihat tujuan hak angket kini sudah jauh dari harapan bersama.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
PDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca Selengkapnya
Ketua Umum NasDem Surya Paloh buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Baca Selengkapnya
Paloh mengatakan, perumusan klausul gubernur dipilih oleh presiden merupakan langkah gegabah.
Baca Selengkapnya
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya