Follow
Suryadharma Ali sebut tindakan Rahmat Yasin dkk pengkhianatan
Merdeka.com - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tidak menggubris mosi tidak percaya yang ingin menjatuhkannya dari posisi jabatannya. Suryadharma menegaskan, mosi tidak percaya yang ngotot diusung oleh DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin dan rekan-rekannya dianggap tidak ada gunanya.
"Mosi tidak percaya itu enggak ada gunanya, menjatuhkan ketua umum itu melalui mekanisme Muktamar Luar Biasa (MLB). Itu ada mekanismenya dan ada tahap-tahapnya," kata Suryadharma di Kantor DPP PPP , Jakarta, Selasa (15/4).
Menurut Suryadharma, sebelum menggelar MLB, diperlukan 2/3 pengurus cabang untuk menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab). Yang mana jumlah pengurusnya mencapai 510 anggota di seluruh Indonesia.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa contoh pelanggaran administrasi pemilu? Contoh pelanggaran administrasi pemilu mengacu pada tindakan atau praktik yang membahayakan integritas proses pemilu.
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa yang membuat PKD pemilu? Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan pemilu, tidak lain adalah Bawaslu. Pengawasan tidak hanya bersifat nasional, namun juga terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Tidak heran, jika Bawaslu membentuk PKD di setiap daerah.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
"Jangankan 26 DPW, 1.000 DPW pun untuk menjatuhkan ketum, itu bukan forumnya. Perbuatan itu melanggar AD/ART partai dan dikategorikan makar sehingga DPP PPP layak memberi sanksi," tambahnya.
Saat ini, lanjut Suryadharma, seluruh anggota cabang PPP sedang sibuk-sibuknya mengurusi dan mengawal perolehan suara partai di daerah-daerah.
"Cabang-cabang lagi sibuk dan mengurusi suara-suara di TPS, DPW buat ribut-ribut di media, apakah terpuji ini?" kata Suryadharma menyayangkan.
"Tidak ada etika yang saya langgar. Tidak ada aturan yang sayang langgar. Instruksi 1109 adalah untuk para caleg yang dilarang berkampanye dengan partai lain. Sementara saya adalah ketum dan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif," katanya.
Menurut Suryadharma, dirinya tidak perlu minta maaf terhadap kader-kader PPP lantaran ia menghadiri kampanye Partai Gerindra. Langkah itu, kata Suryadharma, merupakan wujud komunikasi politik dan untuk kebaikan partai juga.
"Tak perlu minta maaf ke kader, ini ijtihad parpol," tandasnya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemecatan Arya Wedakarna karena dianggap melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dan atau tata tertib DPD RI.
Baca Selengkapnya
Din menjelaskan dimasukannya nama itu, berdasarkan pertemuan dengan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla.
Baca Selengkapnya
Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya
Praka RM Cs diyakini terbukti melanggar pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 50 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memaafkan pihak melalukan tindakan jahat pada dirinya dan Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta. Dia meminta pengangkatan Suhartoyo dinyatakan tidak sah.
Baca Selengkapnya
Arya Wedakarna diberhentikan berdasarkan Pasal 48, Ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya
Perjalanan Kasus AWK, Mulai Viral Pernyataan SARA hingga Dipecat dari DPD
Baca Selengkapnya
SBY mengatakan seluruh kader Demokrat wajib bersyukur dikhianati NasDem dan Anies.
Baca Selengkapnya
Putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto ini karena berdasarkan beberapa aspek.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, tidak pantas apabila seorang hakim meminta jasa sebagai ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara.
Baca Selengkapnya
Dengan tidak adanya bukti yang kuat dalam kasus pemerasaan ini, seharusnya kasus Firli dihentikan.
Baca Selengkapnya