Suryadharma tak gentar mau dicopot anak buah gara-gara Prabowo

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tidak ingin berlebihan menanggapi soal isu pencopotannya. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini sudah didramatisir oleh segelintir pengurus partai saja.

"Saya kira didramatisir aja, tidak ada masalah," kata Suryadharma di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/9).

SDA mengibaratkan partai yang dipimpinnya sebagai sebuah perusahaan yang sudah go public, dimana semua orang dapat memiliki saham atas keputusan partai. Sehingga, kalaupun ada upaya pencopotan, tidak akan bisa dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan keputusan bersama.

Orang lain juga bertanya?

"Karena banyak pemegang saham dan mereka hak bicara, biarkan mereka bicara," tandasnya usai menghadiri rapat tertutup dengan Wapres Boediono.

Soal pencopotan, SDA menyatakan ada forum yang lebih berhak melakukannya, yakni muktamar PPP. Muktamar ini dilaksanakan selama 5 tahun sekali, kalaupun ada rencana pergantian pengurus, maka harus dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa.

"Saya mendapatkan mandat dari muktamar. Jadi yang bisa mencopot saya itu muktamar," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah mungkin muktamar luar biasa bisa dilaksanakan, SDA mengangguk setuju.

"Ya mungkin aja, mungkin dia berhasil, mungkin juga tidak. Enggak ada yang tidak mungkin, jadi ada aja kemungkinan itu, tetapi perseta muktamar itu kan bukan hanya elite politik PPP, tapi seluruh cabang," pungkasnya.

Sebelumnya, Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam memecat ketua umum mereka, Suryadharma Ali (SDA) dan Djan Faridz. Penyebabnya mereka kecewa atas manuver politik SDA, Djan Faridz serta Wakil Ketua Majelis Syariah Muhamad Iskandar serta sejumlah petinggi PPP yang menghadiri kampanye Partai Gerindra di Senayan, beberapa waktu lalu.

"Orang-orang bawah sedang bertempur, ketuanya malah menyerahkan kepala ke partai lain. Itu membuat yang berada di tingkat bawah menangis dan kesal," kata Wakil Ketua PPP Emron Pangkapi, Kamis (9/4).

Emron menambahkan 27 dari 34 DPW PPP menginginkan mereka dipecat. Pengurus Pusat akan segera menggelar rapat pleno 12 april besok untuk mengambil keputusan. (mdk/ian)