Follow
Syarat Caketum Golkar harus lapor LHKPN ke KPK
Merdeka.com - Ketua panitia Munaslub Golkar, Theo L Sambuaga menyatakan calon ketua umum Golkar harus memenuhi syarat ketentuan DPP Golkar untuk maju dalam Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) pada bulan Mei mendatang. Salah satu syaratnya yakni memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK bagi kader yang menjabat pejabat publik.
"Kalau syarat itu kader Partai Golkar, sudah pernah jadi pengurus 5 tahun, dia sudah pernah duduki jabatan satu jenjang di bawahnya, dia bersih, malah kita syaratkan dia laporkan kekayaan terutama pejabat negara, berbagai hal objektif sebagai komitmen perjuangkan aspirasi rakyat dan kebangkitan Golkar," kata Theo di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (21/4).
Namun saat disinggung setoran bagi Caketum, kata dia, bukan syarat dalam Munaslub Golkar karena masih wacana. Menurutnya, saat ini yang diajurkan seluruh kader Golkar untuk memberikan 'saweran' penyelenggaran Munas.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa caleg terpilih harus mundur? Hal itu sesuai dengan UU Pilkada bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mendaftar sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Namun ini baru wacana, yang sudah kita sepakati bahwa prinsip ini dilaksanakan secara gotong royong, jadi yang berkepentingan untuk suksesnya munas ini adalah semua kader Golkar," kata dia.
Lebih jauh, pihaknya tak menerapkan bagi Caketum yang terpilih untuk meninggalkan jabatan publik. Selain itu, Caketum yang terpilih diperbolehkan maju sebagai Capres 2019 nantinya.
"Enggak ada itu, ya orang jadi parpol sudah tentu salah satu keinginannya untuk jadi pejabat publik kan jadi wakil rakyat. Jadi tak ada syarat (harus mundur dari jabatan publik) itu," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terkait adanya isu pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung, Agus Gumiwang mengaku belum menerima kabar pasti.
Baca Selengkapnya
Golkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
Golkar menyebut, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Baca Selengkapnya
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya memastikan masih mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Baca Selengkapnya
Kepala BSN DPP Partai Golkar Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Kemendagri Bahas PKPU Soal Caleg Terpilih jadi Calon Kepala Daerah Tanpa Mundur
Baca Selengkapnya
Partai Golkar terbuka bagi partai lain yang mengajukan kadernya untuk menjadi pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Golkar adalah partai yang matang dan berpengalaman dan semua sudah berjalan dengan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.
Baca Selengkapnya