Syarat caleg Golkar Jabar, gaji dipotong hingga tak boleh kawin lagi
Merdeka.com - Partai Golkar Jabar memberikan sejumlah aturan ketat kepada kadernya yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif tingkat DPRD. Salah satunya adalah larangan melakukan poligami atau menceraikan istri dengan alasan yang tak jelas.
Hal itu ditegaskan Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi saat ditemui di kawasan Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa (17/7).
Komitmen itu sudah diatur dan disetujui dengan penandatanganan pakta integritas oleh bakal calon legislatif yang mendaftar di Partai Golkar.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Apa saja syarat jadi caleg? Sementara berdasarkan hasil verifikasi administrasi, mantan narapidana tidak perlu mengumumkan ke publik apabila vonis hukumannya kurang dari lima tahun penjara.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa syarat bagi figur eksternal yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilgub Jateng? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
"Tidak boleh kawin lagi, tidak boleh tambah istri. Jangan cerai kalau tidak memiliki dasar yang jelas," katanya.
Dedi menjelaskan, aturan ini sebagai komitmen menghormati perempuan. Jika melanggar, anggota yang bersangkutan akan diberi sanksi hingga dikeluarkan sebagai anggota partai.
"Ketika si suami ingin menjadi anggota DPRD ada pengorbanan istri yang ikut mendoakan, mendukung. Masak sudah jadi, kawin lagi," ucapnya.
Golkar juga menerapkan aturan sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kota. Melalui PKPU itu, mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2019.
Dedi menjelaskan, di luar aturan PKPU itu, Golkar juga memberikan syarat lebih yakni tidak terlibat kriminal walaupun tindak pidana ringan sekalipun.
Syarat lain adalah seluruh anggota legislatif dari Golkar tidak boleh memiliki bisnis yang merusak lingkungan. Terakhir, mereka harus berkomitmen menyisihkan 15 persen dari total honor setiap bulan untuk dihimpun dan disalurkan untuk rakyat miskin.
"Kita akan mendorong pertumbuhan ini dengan memiliki yayasan. Kami akan mencari anak yatim yang tidak sekolah, putus sekolah dan warga miskin yang tidak punya rumah atau rumahnya rusak," katanya.
Golkar Jabar sendiri sudah menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran bacaleg ke KPU hari ini. Berkas tersebut masih diproses oleh petugas KPU.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaMuzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaAwiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaDitanya Soal Pilkada Jabar, PKB Singgung Aturan PKPU yang Membingungkan
Baca SelengkapnyaJusuf Hamka mengakui keputusan mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung pengunduran diri Airlangga.
Baca SelengkapnyaUntuk mendapatkan posisi tertentu harus menyesuaikan dengan aturan.
Baca SelengkapnyaIcal berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca SelengkapnyaPanja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.
Baca SelengkapnyaGolkar yakin tidak akan ada Munaslub di tengah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya